Uni Eropa Pertimbangkan Penangguhan Aturan Bebas Visa Bagi Georgia Jika Pemilu Bulan Depan Tidak Bebas dan Adil

JAKARTA - Uni Eropa dapat mempertimbangkan untuk menangguhkan sementara aturan bebas visa dengan Georgia, jika pemilihan umum parlemen pada 26 Oktober di negara kandidat Uni Eropa itu tidak bebas, adil dan damai, kata duta besar blok tersebut untuk Tbilisi pada Hari Jumat.

Hubungan Georgia dengan Barat memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menuduh Pemerintah Georgia memiliki kecenderungan otoriter dan pro-Rusia.

"Semua opsi ada di atas meja, termasuk penangguhan sementara rezim bebas visa dengan Georgia," kata Duta Besar Uni Eropa untuk Georgia Pawel Herczynski, melansir Reuters 20 September.

Jika pemilihan umum Georgia tidak dianggap bebas dan adil, kata Herczynski, UE dapat mengambil tindakan serupa dengan yang diambil terhadap Belarus, sekutu Rusia yang dikenai sanksi setelah pemilihan umum 2020 yang menurut negara-negara Barat dan aktivis oposisi Belarus dicurangi.

Meskipun Partai Impian Georgia yang berkuasa mengatakan ingin negara Kaukasus Selatan itu bergabung dengan UE dan NATO, partai itu telah bergerak dalam dua tahun terakhir untuk memperdalam hubungan dengan Rusia.

Mantan perdana menteri sekaligus miliarder Bidzina Ivanishvili, yang secara luas dipandang sebagai orang paling berkuasa di Georgia, telah menuduh Barat berusaha menyeret negaranya ke dalam perang dengan Rusia.

Minggu lalu Ivanishvili menyarankan agar Tbilisi meminta maaf atas perang singkat tahun 2008 dengan Rusia yang menyebabkan Moskow mengakui dua wilayah pemberontak Georgia, lapor media Georgia.

Diketahui, warga negara Georgia dapat mengunjungi zona Schengen di Eropa tanpa visa hingga 90 hari sejak tahun 2017.

UE memberikan status kandidat kepada Georgia Desember lalu, tetapi tawaran keanggotaannya dibekukan setelah Tbilisi menyetujui undang-undang tentang agen asing pada Bulan Juni yang menurut Barat bersifat otoriter dan terinspirasi Rusia.

Negara-negara Barat juga mengkritik RUU "nilai-nilai keluarga" yang disetujui oleh anggota parlemen minggu ini yang mengekang hak-hak LGBT.