Panitia Minta Polisi Usut Dalang di Balik Aksi Penolakan Muktamar PKB
NUSA DUA - Panitia Muktamar ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta kepolisian mengusut siapa dalang di balik munculnya aksi massa penolakan Muktamar di Nusa Dua, Bali.
Hal ini disampaikan Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-6 Syaiful Huda saat merespons kemunculan aksi yang sempat mencoba masuk ke dalam lokasi Muktamar.
"Terkait dengan siapa yang memobilisasi, aktor intelektualnya siapa dan seterusnya kita minta pihak kepolisian untuk mengusutnya," ungkap Huda di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu, 24 Agustus.
Huda menegaskan pengusutan pidana terhadap dalang aksi kontra Muktamar ini dilakukan demi menimbulkan efek jera. Sebab, Wakil Sekjen PKB ini menegaskan Muktamar merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi partai yang dilindungi undang-undang
"Ini forum tertinggi PKB, ada pelaksanaan indikasi penyusupan dan bahkan potensi untuk membuat onar dalam acara utama. Karena itu, kita minta aktor intelektualnya diusut sampai tuntas," tegas Huda.
Aksi kontra Muktamar ini diduga berhubungan dengan perseteruan antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang tengah memanas jelang pergantian kepengurusan PKB.
Mereka mulanya datang menggunakan sepeda motor dan belasan bus dengan titik kumpul di Lapangan Lagoon, Nusa Dua. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan "kembalikan PKB ke NU". Dilakukan juga aksi pembakaran spanduk oleh massa tersebut.
Baca juga:
Para pecalang atau polisi adat Bali membubarkan sekelompok massa yang mengenakan kaos berlogo PKB menggelar aksi di sekitar lokasi pelaksanaan Muktamar ke-6 PKB. Massa aksi tak bisa menjangkau lokasi pelaksanaan Muktamar yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center.
Huda menyebut pihaknya telah menelusuri kemunculan aksi kontra Muktamar itu. Huda menegaskan, mereka bukanlah kader PKB dan mengenakan kaos berlogo partai tanpa izin. Huda menilai aksi ini sengaja dilakukan untuk merusak kondusivitas penyelenggaraan Muktamar.
"Hasil investigasi kami, mereka bukan kader dan bukan pengurus PKB. Kami juga menuntut supaya mereka melepas baju atribut PKB yang mereka gunakan karena mereka bukan kader dan bukan pengurus PKB," tutur Huda.