Iran Tidak Tertutup Lanjutkan Perundingan untuk Menghidupkan Kembali Kesepakatan Nuklir 2015, Asal...

JAKARTA - Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau Kesepakatan Nuklir 2015 antara Iran dengan kekuatan utama dunia, serta perundingan mengenai isu-isu lain dapat dihidupkan kembali jika pihak-pihak yang terlibat peduli terhadap pemenuhan kepentingan secara timbal balik dan membangun kepercayaan, kata Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Itu disampaikan Presiden Pezeshkian saat melakukan penggilan telepon dengan Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada Hari Minggu.

Menunjuk pada kesediaan Dewan Eropa untuk melanjutkan perundingan dengan Iran mengenai kebangkitan JCPOA, Presiden Pezeshkian menegaskan kepercayaan dan kepentingan bersama sebagai prasyarat untuk kemungkinan kesepakatan.

"Jika kedua pihak memenuhi semua kewajiban mereka dan membangun kepercayaan, mereka dapat membahas isu-isu lain (yang menjadi kepentingan bersama) selain kebangkitan perjanjian nuklir," kata Presiden Iran, mengutip Tasnim dari Press TV 12 Agustus.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Pezeshkian juga mengatakan, standar ganda yang diterapkan Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat, membuat Israel semakin berani melakukan kejahatan yang lebih kejam di Gaza dan di seluruh wilayah.

Sementara itu, Michel mengatakan negara-negara Eropa ingin meningkatkan hubungan dengan Iran.

Ia berharap, Iran dan Uni Eropa akan melanjutkan interaksi yang efektif berdasarkan kepentingan bersama dan menyingkirkan hambatan dalam upaya meningkatkan hubungan.

Diketahui, Teheran setuju untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi sebagai bagian dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) antara Iran dengan kekuatan global pada tahun 2015.

Perjanjian ini disepakati oleh Amerika Serikat, Iran, Uni Eropa, China, Prancis, Jerman, Rusia dan Inggris dalam pertemuan di Wina, Austria pada 18 Oktober 2015. Ini kesepakatan ini diimplementasikan mulai 16 Januari 2016.

Perjanjian ini runtuh saat Amerika Serikat di bawah Donald Trump memutuskan untuk menarik dari perjanjian tersebut pada tahun 2018, melanjutkan sanksi terhadap Iran yang direspons Teheran dengan peningkatan pengayaan uranium.