Diplomat Utama Uni Eropa Ingin Dua Menteri Sayap Kanan Israel Dijatuhi Sanksi atas Hasutan Kejahatan Perang

JAKARTA - Diplomat utama Uni Eropa ingin dua menteri sayap kanan Israel dijatuhi sanksi oleh badan tersebut, sementara jumlah korban tewas akibat konflik di Jalur Gaza, Palestina terus bertambah.

Kepala Kebijakan Luar Negeri EU Josep Borrell mengatakan, blok tersebut harus mempertimbangkan sanksi terhadap dua menteri sayap kanan pemerintahan PM Israel Benjamin Netanyahu.

Itu dikatakannya lantaran komentar Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dianggap sebagai hasutan untuk melakukan kejahatan perang.

Dalam unggahan di media sosial X, Borrell mengutuk Ben Gvir yang sekali lagi mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memotong semua bantuan dan bahan bakar ke Jalur Gaza.

Dia juga mengecam "pernyataan jahat" Smotrich dan mengatakan dia mendukung Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk dalam kecamannya, merujuk pada pernyataan menteri keuangan baru-baru ini, membuat 2 juta warga Gaza kelaparan untuk mendapatkan sandera Hamas kembali mungkin "dapat dibenarkan dan bermoral".

"Sanksi harus ada dalam agenda Uni Eropa," tulis Borrell, melansir The Times of Israel 12 Agustus.

"Saya mendesak pemerintah Israel untuk secara tegas menjauhkan diri dari hasutan untuk melakukan kejahatan perang," katanya, seraya menambahkan Pemerintah Israel harus menunjukkan "itikad baik" dalam perundingan gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, Qatar dan Mesir.

Diketahui, ketiga negara yang menjadi mediator tersebut mendesak Hamas dan Israel untuk bertemu dan mematangkan usulan gencatan senjata pada 15 Agustus mendatang.

Sejauh ini, agresi Israel terhadap Gaza, sebagai balasan serangan kelompok militan Palestina yang dipimpin Hamas terhadap wilayah selatan Israel, telah mengakibatkan 39.790 korban jiwa warga Palestina yang terdokumentasi, sebagian besar perempuan dan anak-anak, di samping 91.702 korban luka-luka, dikutip dari WAFA