Pernah Salahkan Pemecatan dan Pemenjaraannya, Mantan PM Pakistan Imran Khan Puji Militer

JAKARTA - Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan pada Hari Minggu, akan menjadi "bodoh" jika tidak memiliki hubungan yang "baik" dengan militer, setelah sebelumnya ia menyalahkan militer atas pemecatan dan pemenjaraan dirinya selama 12 bulan dengan tuduhan yang disebutnya dibuat-buat.

Khan yang tengah menjalani hukuman penjara, dikenai puluhan tuduhan, termasuk korupsi hingga membocorkan rahasia negara.

"Mengingat posisi geografis Pakistan dan peran penting militer di sektor swasta, akan menjadi bodoh jika tidak membina hubungan seperti itu," tulis Khan menjawab pertanyaan Reuters, dalam balasan yang disampaikan oleh media dan tim hukumnya, seperti dilansir 5 Agustus.

"Kami bangga dengan tentara dan angkatan bersenjata kami," katanya.

Lebih lanjut Khan mengatakan, kritik yang dilancarkannya sejak ia digulingkan ditujukan kepada individu, bukan militer sebagai sebuah institusi.

"Kesalahan perhitungan pimpinan militer tidak seharusnya ditujukan kepada institusi secara keseluruhan," jelasnya.

Pada Hari Rabu, Khan menawarkan untuk mengadakan "negosiasi bersyarat" dengan militer, jika pemilihan umum yang "bersih dan transparan" diadakan dan kasus-kasus "palsu" terhadap para pendukungnya dibatalkan.

Dalam balasannya, mantan bintang kriket berusia 71 tahun itu tidak menyebutkan apa yang ingin ia diskusikan dengan militer.

Militer dan pemerintah Pakistan tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Khan kepada Reuters. Kedua pihak telah berulang kali membantah pernyataannya.

Tentara, yang telah memerintah Pakistan selama lebih dari separuh sejarah kemerdekaannya selama 76 tahun, memainkan peran yang sangat besar dalam politik dan pemerintahan negara berpenduduk 240 juta orang tersebut.

Diketahui, tidak ada perdana menteri Pakistan yang telah menyelesaikan masa jabatan lima tahun penuh, dan sebagian besar telah menjalani hukuman di penjara. Para analis mengatakan, sebagian besar dari mereka dibebaskan setelah membuat kesepakatan dengan militer, sebuah klaim yang dibantah oleh militer.

Khan, yang kehilangan kekuasaan dalam mosi tidak percaya parlemen setelah berselisih dengan para jenderal, mengatakan militer telah mendukung apa yang disebutnya sebagai kasus-kasus bermotif politik terhadapnya, yang dibantah oleh militer.

Namun, katanya, "tidak ada salahnya" untuk terlibat dengan para jenderal jika ia dibebaskan dari penjara dan berusaha untuk kembali berkuasa.

"Kami terbuka untuk dialog apa pun yang dapat membantu memperbaiki situasi yang mengerikan di Pakistan," katanya, seraya menambahkan tidak ada gunanya untuk membuka pembicaraan seperti itu dengan pemerintah koalisi Perdana Menteri Shehbaz Sharif, yang menurutnya tidak menikmati dukungan publik karena ia mengklaim pemerintah tersebut memenangkan pemilihan yang dicuri pada Bulan Februari.

Sebaliknya, kata Khan, akan "lebih produktif untuk terlibat dengan mereka yang benar-benar memegang kekuasaan".

Pihak militer sendiri, yang mengatakan Khan dan partainya berada di balik serangan terhadap instalasi militer tahun lalu selama protes meluas terhadap penahanannya, sebelumnya telah mengesampingkan pembicaraan apa pun dengannya.

Penahanan Khan menambah volatilitas politik di Pakistan, yang telah mengalami krisis ekonomi berkepanjangan dan bulan lalu menerima dana talangan dari Dana Moneter Internasional.

Ketidakstabilan politik sejak Khan digulingkan dari kekuasaan membantu memaksa Islamabad untuk menerima persyaratan konsolidasi fiskal IMF yang telah membebani rakyat dengan pajak yang besar, kata para analis.

Khan menolak gagasan untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan dengan pemerintah atau militer, kecuali mereka menerima bahwa partai PTI-nya telah memenangkan mayoritas dalam pemilihan Bulan Februari.

"Pemilu itu adalah yang paling curang dalam sejarah Pakistan," kata Khan kepada Reuters.