Jumlah Korban Tewas Terus Bertambah, 11 Petinggi Militer Myanmar Dijatuhi Sanksi oleh Uni Eropa
JAKARTA - Uni Eropa resmi menjatuhkan sanksi terhadap 11 orang yang terlibat dalam kudeta militer Myanmar. Keputusan ini diambil dalam pertemuan di Brussels, Belgia, Senin 22 Maret
Uni Eroap sepakat untuk menerapkan sanksi larangan perjalanan dan pembekuan aset. Sebelumnya, Uni Eropa sudah menerapkan embargo senjata terhadap Myanmar. Mereka juga mempertahankan sanksi terhadap sejumlah perwira milter senior yang diterapkan tahun 2018 lalu.
"Kami akan mengambil sanksi terhadap 11 orang yang terlibat dalam kudeta dan penindasan para demonstran," kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, melansir Reuters.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan, penindasan terhadap pengunjuk rasa antikudeta militer telah mencapai tingkat yang tak tertahankan.
Menurutnya, sanksi Uni Eropa terhadap Myanmar akan menargetkan orang-orang yang bertanggung jawab atas kekerasan di jalanan dan tidak dimaksudkan untuk menghukum rakyat.
"Jumlah pembunuhan telah mencapai tingkat yang tak tertahankan, itulah sebabnya kami tidak akan dapat menghindari sanksi," kata Maas.
“Kami tidak bermaksud untuk menghukum rakyat Myanmar tetapi mereka yang secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia,” tambahnya.
Di antara individu yang terkena dampak adalah Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar, dan Myint Swe, yang telah menjabat sebagai presiden sejak kudeta.
Diplomat Uni Eropa mengatakan, pihaknya kemungkinan akan memperkuat sanksi ini dengan melarang investor dan bank Uni Eropa melakukan bisnis dengan bagian dari konglomerat bisnis militer, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation (MEC).
Baca juga:
- Kudeta Militer, Impor Tembaga dan Timah China dari Myanmar Turun 25 Persen Lebih
- Lawan Rezim Militer: Parlemen dan Etnis Bersenjata Myanmar Siapkan Serikat Federal, Punya Tentara Sendiri
- Korban Tewas Terus Bertambah, Raksasa Energi Prancis EDF Tunda Proyek PLTA Senilai Rp21,5 T di Myanmar
- Thailand Bantah Pasok Beras untuk Militer Myanmar di Wilayah Perbatasan
Para konglomerat mulai dari pertambangan dan manufaktur hingga makanan dan minuman, hotel, telekomunikasi dan perbankan. Mereka adalah salah satu pembayar pajak terbesar di Myanmar, dan mencari kemitraan dengan perusahaan asing selama liberalisasi demokrasi Myanmar.
Melansir The Irrawaddy, hingga Senin 21 Maret kemarin, jumlah korban tewas unjuk rasa antikudeta militer Myanmar telah mencapai 254 orang.
Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.