JAKARTA - Pemimpin rezim militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan, masalah Pemilu dan penanganan COVID-19 akan menjadi prioritas pemerintahnya.
Militer Myanmar melancarkan kudeta pada hari Senin setelah perselisihan pemilihan dengan pemerintah yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Setelah kudeta, penjabat Presiden U Myint Swe yang ditunjuk militer mengumumkan keadaan darurat dan menyerahkan kekuasaan kepada jenderal senior selama satu tahun.
Rezim militer telah berjanji untuk menyelidiki apa yang diklaimnya sebagai penipuan massal dalam Pemilu 8 November 2020, yang membawa kemenangan telak bagi Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi. Ia juga mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pemilihan setelah perselisihan diselesaikan.
"Selama satu tahun masa darurat, kami harus memprioritaskan hal-hal terkait pemilu, serta pencegahan, pengendalian, dan pengobatan COVID-19," kata jenderal senior itu dalam rapat pertama kabinetnya yang baru dibentuk, Selasa 2 Februari waktu setempat seperti melansir The Irrawaddy.
Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Min Aung Hlaing mengatakan akan menyelidiki kesalahan daftar pemilih, mereformasi badan pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Usai Kudeta, Militer Myanmar Pecat Sejumlah Menteri dan Janjikan Pemilu Demokratis
02 Februari 2021, 09:15 -
| BERITA
Kudeta Myanmar, Ini Nama-Nama Menteri Kabinet Baru Pilihan Militer Myanmar
02 Februari 2021, 18:15 -
| BERITA
Umumkan Keadaan Darurat Selama Setahun, Ini Pernyataan Lengkap Militer Myanmar
01 Februari 2021, 14:23
“Untuk masalah kesalahan daftar pemilih, akan diteliti oleh seseorang yang dikenal kewajarannya. Akan ada tindakan sesuai Undang-Undang setelah hasilnya keluar, ”imbuhnya.
Terkait COVID-19, dia mengatakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit akan dilakukan tanpa gangguan, dan menambahkan bahwa prosedur akan diberlakukan sehingga penerbangan internasional yang membawa vaksin COVID-19 ke Myanmar dapat mendarat.
Terkait
