Soal Peluang Sohibul Iman Batal Jadi Cawagub Anies, PKS DKI: Kewenangan DPP
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin mengaku keteguhan partainya tetap mengusung Sohibul Iman calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pendamping Anies Baswedan merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Partai (DPP) PKS.
Sebagaimana diketahui, PKS telah mendeklarasikan akan mendukung Anies sebagai cagub DKI Jakarta dengan memasangkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut sebagai cawagub.
Hanya saja, usulan nama Sohibul Iman masih belum disetujui oleh partai yang juga mengusung Anies, seperti PKB dan NasDem.
"Apakah (nama Sohibul Iman) masih bisa bergeser atau tidak, ini kewenangan DPP," ungkap Khoirudin kepada wartawan, Jumat, 26 Juli.
Sehingga, Khoirudin mengaku pengurus PKS di Jakarta masih terus menyosialisasikan nama Sohibul Iman menjadi kandidat cawagub selama keputusan DPP belum berubah.
"Kita menjalankan keputusan DPP, yaitu sosialisasi pasangan AMAN (Anies-Sohibul Iman)," urai Khoirudin.
Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menegaskan partainya tetap belum merestui Sohibul Iman menjadi pendamping Anies.
Jazilul menyebut banyak kadernya yang kualitasnya setara dengan Sohibul. "Kalau kader PKB yang selevel Pak Sohibul Iman, bahkan di atasnya, banyak stoknya. Makanya, kita perlu duduk bersama," ungkap Jazilul di Kantor DPP PKB, Senin, 22 Juli.
Sementara, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku pembentukan koalisi partai pengusung pasangan calon kepala daerah tidak selalu berjalan mulus.
Hal ini diungkapkan Cak Imin saat menanggapi perkembangan pengusungan PKB di Pilgub DKI Jakarta.
Meski tak secara gamblang menyebut soal pencalonan di Jakarta, Cak Imin mengakui ada peluang pemetaan partai koalisi yang sedang dibangun bakal berubah jika tak ada kesepakatan mengenai penentuan salah satu calon.
"Semua lagi proses di desk Pilkada, ya. Perkembangan tiap hari berubah. Sudah dukung A, tahu-tahu peta koalisinya berubah. Sudah mendukung B, tahu-tahu wakilnya sama-sama enggak cocok. Nah, itu semua menjadi problematika pilkada yang tidak bisa saya sampaikan karena desk pilkada bisa berkembang," kata Cak Imin di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, 23 Juli.
Baca juga:
Wakil Ketua DPR RI itu pun mengungkap kemungkinan koalisi pengusung calon gubernur yang sama bisa bubar jika tak sepakat dalam menentukan calon wakil gubernurnya.
"Misalnya calon gubernur A koalisi mintanya wakilnya ini, tapi PKB enggak mau, bubar lagi. Itu banyak sekali di kabupaten kota maupun provinsi," ungkap Cak Imin.