JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menanggapi respons PKB dan PDI Perjuangan (PDIP) yang tak sepakat bila Sohibul Iman menjadi calon wakil Gubernur DKI Jakarta pendamping Anies Baswedan.
Sohibul percaya Anies tetap bersedia diusung oleh PKS yang kini telah menetapkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu sebagai cawagubnya, sekalipun jika PKB dan PDIP tak mau bergabung dalam koalisi kelak.
"Mudah-mudahan Pak Anies juga sangat paham dengan PKS. Insyaallah, kita husnuzan (berprasangka baik) Pak Anies akan tetap bersama dengan PKS," kata Syaikhu usai menutup sekolah partai di Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juni.
Syaikhu juga menanggapi pernyataan Wasekjen PKB Syaiful Huda yang menilai keputusan PKS memasangkan Anies dengan Sohibul blunder karena menutup pintu bagi partai lain berkoalisi.
"Enggak ada bahaya-bahaya, semuanya aman," tutur Syaikhu.
Namun, Syaikhu menyadari PKS tak bisa mengusung Anies-Sohibul tanpa berkoalisi dengan partai politik lain. Mengingat, untuk mengusung pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta, dibutuhkan syarat minimal kepemilikan 22 kursi Anggota DPRD DKI Jakarta.
Sementara, PKS yang menjadi partai pemenang Pemilu Legislatif 2024 pun hanya memiliki 18 kursi. PKS membutuhkan minimal 4 kursi tambahan.
Maka dari itu, PKS turut meminta Anies untuk membangun komunikasi dengan parpol lain dan mengajak pengusungan seperti yang mereka inginkan.
"Memang kita berhadapan dengan sebuah realitas bahwa ini belum bisa melangkah karena belum cukup kursinya. Oleh karena itu, saya, Pak Anies dan kita semua akan berikhtiar mencari kursi tambahan, sehingga insyaallah perahu ini akan bisa berlayar," jelas Syaikhu.
Sebelumnya, PDIP dan PKB merespons keputusan PKS mengusung Anies dan Syaikhu menjadi cagub-cawagub di Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengingatkan tak ada partai politik yang bisa mengusung cagub-cawagub DKI Jakarta di Pilkada 2024 sendirian tanpa berkoalisi dengan partai lain.
"Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri, termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKS," kata Eriko di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni.
BACA JUGA:
Untuk bisa mengusung pasangan calon di Pilgub Jakarta, partai atau gabungan partai membutuhkan minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta.
Karenanya selama pasangan calon belum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) bulan Agustus nanti, Eriko menyebut pengusungan Anies-Sohibul masih sebatas wacana dan bisa berubah. Hal ini tergantung hasil kesepakatan koalisi partai yang akan digandeng PKS.
"Itu tentu masih bisa ada perubahan. Jangankan itu, satu hari sebelum pendaftaran pun masih bisa berubah. Ya, namanya kalkulasi politik kan bukan kalkulasi sekadar matematika biasa, tetapi banyak yang dipertimbangkan," jelas Eriko.
Sementara, Wasekjen PKB Syaiful Huda mengkritik PKS yang tiba-tiba cepat mengubah keputusan karena awalnya mengusung Sohibul Iman menjadi cagub Jakarta, lalu dikoreksi. Menurut Huda, hal tersebut merupakan bentuk kegamangan PKS.
"Kegamangan teman-teman PKS, yang semestinya ini konsumsi internal PKS sendirilah, tetapi ter-publish karena yang pertama kan pengumuman Pak Sohibul Iman saja, dikoreksi dua hari berikutnya oleh presiden PKS. Itu artinya ada kegamangan, ada komunikasi publiknya yang mungkin dianggap salah dan perlu dikoreksi, dan problem ikutannya adalah lalu langsung memasangkan antara pasangan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman," jelas Huda.
Huda juga menyebut langkah PKS mengusung Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024 berbahaya bagi partai. Sebab PKS tak punya Golden tiket untuk bisa mengusung pasangan cagub dan cawagub sendiri di Jakarta.
"Saya tadinya, kami PKB dalam posisi tidak ingin merespons ya, karena ini masih sangat cair sih. Jadi apa yang diskenariokan oleh PKS sebenarnya masih dalam peluang yang sangat cair," ujar Huda.
