Paksakan Impor Beras dan Garam, Hasto Sekretaris PDIP: Persoalan Pangan adalah Mati Hidupnya Negeri

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyesalkan langkah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang merencanakan impor beras 1 juta ton dengan alasan kurangnya stok cadangan beras pemerintah (CBP) kelolaan Perum Bulog.

Sekretaris PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai Mendag Lutfi telah mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan. Sehingga menurutnya, terkesan ngotot mengimpor beras dan garam.

"Basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara," ujar dalam keterangan pers yang diterima Sabtu, 20 Maret. 

Menurut Hasto, Mendag harus senapas dengan kebijakan politik pangan presiden dalam mengambil keputusan. Serta berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional yang berpihak pada kepentingan petani.

Selain itu, kata dia, menteri juga seharusnya belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. 

"Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden," tegas Hasto.

Untuk itu, PDIP meminta menteri perdagangan untuk lebih dulu melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik kementrian pertanian, Bulog, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah. Sebab kata Hasto, politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari.

"Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan keanekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri," jelasnya.

PDIP mengingatkan, jangan sampai Mendag mengorbankan petani demi kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente. 

"Sejak Maret tahun 2020 PDI Perjuangan telah mempelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah Partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu Presiden," jelas Hasto.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan stok CBP Bulog telah berada di bawah level psikologisnya dan berpotensi menyentuh angka terendah dalam sejarah jika seluruh beras eks-impor 2018 mengalami penurunan mutu.

Berdasarkan data yang dia terima, saat ini stok CBP yang dikelola Perum Bulog berkisar di angka 800.000 ton. Namun sekitar 300.000 ton dari stok tersebut merupakan beras sisa impor yang dilakukan pada 2018 silam dan berpotensi mengalami penurunan mutu dan tidak bisa dilepas ke pasar.

Dengan demikian, dia mengestimasi stok CBP yang layak dan aman untuk disalurkan hanya tersisa 500.000 ton, padahal stok aman yang telah disepakati pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di pasar adalah 1 juta ton. Di samping itu, Perum Bulog juga memiliki kewajiban untuk operasi pasar yang kebutuhan per bulannya mencapai 80.000 ton atau hampir 1 juta ton setahun.

"Jadi stok Bulog yang kira-kira 800.000 ton dikurangi dengan stok impor 2018 300.000, stok Bulog hanya, mungkin tidak mencapai 500.000 ton. Ini adalah salah satu kondisi stok terendah dalam sejarah Bulog,” kata Lutfi dalam konferensi pers, Jumat, 19 Maret.