Menhan Israel Setujui Penyusunan RUU Ultra-Ortodoks Wajib Militer yang Picu Gelombang Protes
JAKARTA - Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyetujui rencana untuk mulai merekrut orang-orang Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam militer. Demo atas putusan MA terkait Ultra-Ortodoks sempat digelar beberapa waktu lalu.
Langkah ini kemungkinan akan semakin memperburuk hubungan dalam koalisi sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang terpecah-belah.
Pemerintahannya bergantung pada dua partai ultra-Ortodoks yang menganggap pengecualian wajib militer sebagai kunci untuk menjaga konstituen mereka tetap berada di seminari keagamaan dan keluar dari kelompok tentara yang mungkin akan menguji adat istiadat tradisional mereka.
Para pemimpin politik mereka sangat menentang wajib militer pada saat tentara Israel berusaha untuk memperkuat barisannya di tengah perang sembilan bulan dengan Hamas di Jalur Gaza.
Setelah berdiskusi dengan para pejabat tinggi militer, Gallant menyetujui rekomendasi mereka untuk panggilan pertama orang-orang ultra-Ortodoks ke militer pada bulan mendatang, kata Kementerian Pertahanan dalam pernyataan dilansir Reuters, Selasa, 9 Juli.
Perintah tersebut adalah untuk penyaringan awal dan evaluasi untuk menentukan calon anggota baru, katanya. Panggilan awal diberikan kepada warga Israel ketika mereka berusia di atas 16 tahun dan mereka biasanya memulai dinas militer pada usia 18 tahun.
Warga Israel terikat oleh hukum untuk bertugas di militer selama 24-32 bulan.
Sebanyak 21 persen anggota minoritas Arab di Israel sebagian besar dikecualikan, meskipun beberapa memang bertugas, dan sebagian besar siswa seminari Yahudi ultra-Ortodoks juga dikecualikan selama beberapa dekade.
Namun Mahkamah Agung Israel bulan lalu memutuskan negara tersebut harus mulai memasukkan siswa seminari Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam militer.
Baca juga:
Pengabaian militer yang lama terhadap kelompok ultra-Ortodoks telah memicu protes dalam beberapa bulan terakhir oleh warga Israel yang marah karena risiko pertempuran di Gaza tidak ditanggung secara merata. Sementara itu, pengunjuk rasa ultra-Ortodoks telah memblokir jalan-jalan di bawah bendera “mati sebelum wajib militer”.