Kajian Penjualan Saham Bir, Wagub DKI: Banyak yang Mengantre Ingin Beli
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya masih membuat kajian pelepasan saham bir PT Delta Djakarta, Tbk. Kajian ini nantinya akan diserahkan kepada DPRD DKI.
Riza mengklaim bahwa Pemprov DKI punya alasan kuat untuk menjual saham perusahaan minuman keras dengan merek Anker hingga San Miguel tersebut. Kata dia, sudah banyak pihak swasta yang ingin membeli saham tersebut.
"Banyak sebetulnya yang mengantre ingin beli saham PT Delta," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Maret.
Riza mengaku percaya bahwa pimpinan DPRD, pimpinan Komisi, dan seluruh Anggota DPRD akan mencarikan solusi terhadap rencana yang ditarik-ulur sejak awal kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini.
"Kami serahkan kebijaksanaan pada pimpinan, Anggota DPRD, yang saya kira sangat mengerti dan bijaksana bagaimana mencari solusi terkait masalah saham PT Delta," ungkapnya.
Baca juga:
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjual saham bir milik PT Delta Djakarta, Tbk. Prasetyo menegaskan Anies memiliki kewenangan.
"Silakan saja putusin (menjual saham bir). Gubernur (Anies Baswedan) punya diskresi, kok. Di zaman pemerintahan sebelumnya juga ada begitu dengan diskresi dia sendiri," kata Prasetio.
Namun, Prasetyo tidak mau dilibatkan dalam rencana pelepasan saham minuman keras yang memproduksi bir merek Anker hingga San Miguel tersebut. Sebab, Prasetyo memandang Anies belum memiliki alasan rasional dalam penjualan saham bir ini.
Lagipula, menurut dia, ada potensi kerugian negara dari rencana penjualan saham sebesar 26,26 persen tersebut.
"Pak, silakan jual saja pak. Saya enggak ikut-ikutan. Silakan kalau gubernur mau jual. Saya enggak menghambat kok. Cuma, aturan dan mekanisme harus dilewati," ujar Prasetyo.
Menurut dia, selama empat kali pengajuan pelepasan saham bir, Pemprov DKI belum memiliki kajian yang masuk akal. Katanya, tidak ada dampak kerugian secara finansial jika Pemprov DKI memiliki saham di PT Delta. Bahkan, DKI mendapat pemasukan dari keuntungan kepemilikan saham yang diterima sejak zaman Gubernur DKI Ali Sadikin.
"Laporan yang saya terima PT Delta telah menyumbang dividen ke komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD tahun 2019 DKI Jakarta sebesar Rp100,4 miliar. Posisi itu merupakan kedua sebagai penyumbang dividen terbesar ke DKI Jakarta setelah PT Bank DKI sebesar Rp240 miliar," ungkap Prasetyo.
Dia juga meminta Anies memberi penjelasan dari kajian mengenai dampak pelepasan saham bir itu. "Sangat dibutuhkan suatu analisa dari kajian yang komprehensif atas rencana divestasi saham kepemilikan Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta TBK," ujar dia.