Pimpinan DPRD Heran Pemprov DKI Mau Kasih Izin Buka Tempat Karaoke Ketimbang Sekolah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI tengah menyiapkan pemberian izin operasional karaoke di Ibu Kota. Langkah itu pun mendapatkan kritikan. Salah satunya dari pimpinan DPRD DKI Jakarta yang mempertanyakan prioritas pendidikan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai kebijakan tersebut sangat tidak adil khususnya untuk dunia pendidikan yang kini terpuruk akibat COVID-19.

"Saya sedih melihat kondisi pendidikan kita hari ini. Kebijakan pusat hingga daerah, tidak ada yang berpihak pada pendidikan," tuturnya, dalam keterangan tertulis, Minggu, 14 Maret.

Zita mengatakan pendidikan anak bukan hanya soal kurikulum, tambah kurang, atapun kali bagi. Namun, interaksi bermain dan belajar dan mengenali peran terhadap peserta didik juga harus dianggap penting.

"Saya ini seorang ibu, sekaligus pengajar. Saya habiskan banyak waktu bersama anak-anak. Yang jelas, anak butuh perhatian dan kasih sayang," katanya.

Lebih lanjut, kata Zita, memprioritaskan sekolah untuk dibuka, adalah bentuk kasih sayang dari pemerintah. Ia pun menyayangkan, rencana Pemprov DKI yang ingin membuka ruang hiburan, namun tidak untuk pendidikan .

"Saat anak-anak dibatasi ke sekolah, sang dewasa diberi kebebasan ke tempat karaoke. Dimana sebetulnya posisi Pendidikan dalam prioritas Pemprov DKI?," ucapnya.

Karena itu, Zita berharap, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa lebih memprioritaskan untuk mengambil kebijakan anak-anak bisa kembali ke sekolah dengan mempertimbangkan protokol kesehatan.

"Datanglah ke mereka. Hadirkan kembali dunianya, buat anak DKI kembali tersenyum," jelasnya.