Lebih Untung Mana buat DKI, Jual Saham Bir atau Tidak?

JAKARTA - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjual kepemilikan saham bir PT Delta Djakarta Tbk belum ada ujungnya. Pimpinan DPRD DKI belum mau menyambut usulan pelepasan saham sebesar 25,26 persen tersebut.

Skema untung-rugi jadi persoalan yang dipertanyakan DPRD jika saham bir dilepas. Menjawab hal ini, Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Riyadi menjelaskan perbandingan keuntungan jika saham bir dijual dan dipertahankan.

"Optimalisasi kemanfaatan bagi pembangunan jika saham PT Delta Djakarta dijual sebesar Rp800 miliar. Ini adalah hasil penjualan jika asumsi harga per lembar saham Rp3.800," kata Riyadi pada Selasa, 10 Maret.

Riyadi bilang, keuntungan Rp800 miliar akan difungsikan untuk 40 pembangunan sekolah. Masing-masing sekolah dianggarkan sebesar Rp20 miliar.

Kemudian, pembangunan 5 rumah sakit dengan masing-masing biaya Rp150 miliar. Ditambah, 80 ribu sambungan air bersih dengan masing-masing berbiaya Rp10 juta.

"Jika tidak dijual, terdapat hasil penerimaan PAD (deviden) dengan asumsi rata-rata per tahun Rp50 miliar," ujar dia.

Dari keuntungan yang didapat per tahun tersebut, Pemprov DKI bisa membangun 2 unit sekolah. Serta, DKI juga bisa membangun satu rumah sakit di tahun ketiga atau sambungan air berih sebanyak 5.000 buah.

Riyadi menjelaskan alasan Anies Baswedan ingin menjual saham perusahaan bir yang memproduksi Anker hingga San Miguel. Riyadi menuturkan, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sepanjang Anies menjabat tidak mengamanatkan kepemilikan produk yang tidak memberikan kemanfaatan umum.

"Berdasarkan RPJMD, produk ini (bir) pandangan umumnya tidak ramah kesehatan. Produk ini tidak relevan dengan pembagunan DKI Jakarta," ujar dia.

Riyadi menjelaskan, keinginan melakukan divestasi terhadap kepemilikan saham PT Delta sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh bangsa Indonesa. Salah satu bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh negara kepada warganya adalah perlindungan kesehatan.

Memertanyakan keputusan Pemprov DKI 

Sementara, produk minuman beralkohol menurut ahli kesehatan justru dapat menggangu kesehatan. Hal ini tidak sejalan dengan pelayanan dasar yang memberikan kemanfaatan umun bagi masyarakat DKI Jakarta," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan alasan Pemprov DKI ingin melepas saham perusahaan produksi minuman keras PT Delta. Ia memerlukan alasan rasional dalam memberi izin pelepasan saham ini.

Menurut Prasetyo, tidak ada dampak kerugian secara finansial jika Pemprov DKI memiliki saham di PT Delta. Bahkan, DKI mendapat pemasukan dari keuntungan kepemilikan saham yang diterima sejak zaman Gubernur DKI Ali Sadikin. 

"Laporan yang saya terima PT Delta telah menyumbang dividen ke komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD tahun 2019 DKI Jakarta sebesar Rp100,4 miliar. Posisi itu merupakan kedua sebagai penyumbang dividen terbesar ke DKI Jakarta setelah PT Bank DKI sebesar Rp240 miliar," ungkap Prasetyo.

Ia juga meminta Anies memberi penjelasan dari kajian mengenai dampak pelepasan saham bir itu. "Sangat dibutuhkan suatu analisa dari kajian yang komprehensif atas rencana divestasi saham kepemilikan Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta TBK," ujar dia.

BERNAS Lainnya