Departemen Kehakiman AS dan TikTok Ajukan Jadwal Cepat untuk Gugatan Hukum Larangan Divestasi

JAKARTA - Departemen Kehakiman AS dan TikTok pada Jumat 17 Mei mengajukan permohonan kepada pengadilan banding AS untuk menetapkan jadwal cepat dalam mempertimbangkan tantangan hukum terhadap undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan China, ByteDance, untuk melepaskan aset TikTok di AS pada 19 Januari atau menghadapi larangan.

TikTok, ByteDance, dan sekelompok pembuat konten TikTok bergabung dengan Departemen Kehakiman dalam meminta Pengadilan Banding AS untuk Distrik Columbia untuk memutuskan pada 6 Desember agar mereka bisa mencari tinjauan dari Mahkamah Agung jika diperlukan sebelum batas waktu AS.

Pada Selasa, 14 Mei, sekelompok pembuat konten TikTok mengajukan gugatan untuk menghentikan undang-undang yang bisa melarang aplikasi yang digunakan oleh 170 juta orang Amerika. Mereka mengatakan hal itu telah "mempengaruhi secara mendalam kehidupan Amerika."

Minggu lalu, TikTok dan perusahaan induk ByteDance mengajukan gugatan serupa, dengan argumen bahwa undang-undang tersebut melanggar Konstitusi AS dalam beberapa hal termasuk melanggar perlindungan kebebasan berbicara dari Amendemen Pertama.

"Mengingat jumlah pengguna platform TikTok yang besar, masyarakat umum memiliki kepentingan yang signifikan dalam penyelesaian cepat dari masalah ini," kata Departemen Kehakiman AS dan para pihak yang mengajukan permohonan dari pihak TikTok.

TikTok mengatakan dengan jadwal cepat mereka percaya tantangan hukum dapat diselesaikan tanpa perlu meminta bantuan injungsi preliminernya.

Undang-undang tersebut, yang ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden pada 24 April, memberikan waktu kepada ByteDance hingga 19 Januari untuk menjual TikTok atau menghadapi larangan. Gedung Putih mengatakan ingin melihat kepemilikan berbasis China diakhiri atas dasar keamanan nasional, tetapi bukan larangan terhadap TikTok.

Para pihak meminta pengadilan menetapkan kasus untuk pembicaraan lisan secepat mungkin selama kalender kasus September. Departemen Kehakiman mengatakan mungkin akan mengajukan materi berkelas untuk mendukung justifikasi keamanan nasional secara rahasia dengan pengadilan.

Awal pekan ini Departemen Kehakiman mengatakan undang-undang TikTok "mengatasi kekhawatiran keamanan nasional yang krusial dengan cara yang konsisten dengan Amendemen Pertama dan batasan konstitusional lainnya."

Undang-undang tersebut melarang toko aplikasi seperti Apple  dan Google untuk menawarkan TikTok dan melarang layanan hosting internet dari mendukung TikTok kecuali ByteDance melepaskan TikTok.

Didorong oleh kekhawatiran di antara para legislator AS bahwa China bisa mengakses data orang Amerika atau memata-matai mereka dengan aplikasi tersebut, langkah itu disahkan dengan sangat mendukung di Kongres hanya beberapa minggu setelah diajukan.