Menlu AS Blinken Sebut Israel Tidak Memiliki Rencana yang Kredibel untuk Melindungi Warga Sipil di Rafah
JAKARTA - Israel tidak memiliki "rencana yang kredibel" untuk melindungi sekitar 1,4 juta warga sipil Palestina di Rafah, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Hari Minggu, memperingatkan serangan Israel dapat menciptakan pemberontakan karena gagal membunuh semua militan Hamas di Gaza selatan.
"Israel berada dalam jalur yang berpotensi mewarisi pemberontakan dengan banyaknya pejuang bersenjata Hamas yang tersisa, atau jika Israel meninggalkan kekosongan yang diisi oleh kekacauan, diisi oleh anarki dan mungkin ditempati ulang oleh Hamas," kata Menlu Blinken di acara 'Meet the Press' NBC, melansir Reuters 13 Mei.
Pejuang Hamas, katanya, kembali ke wilayah utara Gaza yang diklaim Israel telah dibersihkan, dan serangan terhadap Rafah "berisiko menimbulkan kerugian besar bagi warga sipil" tanpa mengakhiri kehadiran Hamas.
Presiden Joe Biden diketahui memutuskan untuk menghentikan pengiriman bom ke Israel, karena kekhawatiran akan banyaknya korban sipil di Rafah, sementara laporan Departemen Luar Negeri AS menyebutkan Israel mungkin telah melanggar hukum internasional dengan senjata yang dipasok Negeri Paman Sam.
Laporan tersebut, yang tidak terkait dengan pengiriman bom, tidak menemukan pelanggaran spesifik yang membenarkan penolakan bantuan militer AS, dan mengatakan bahwa kekacauan perang menghalangi verifikasi dugaan pelanggaran individu.
Membela penangguhan pasokan 3.500 bom seberat 2.000 pon dan 500 pon, Menlu Blinken mengatakan Israel tidak memiliki "rencana yang kredibel" untuk melindungi sekitar 1,4 juta warga sipil yang berlindung di Rafah.
Mengatakan kepada CBS, Menlu Blinken menyebut itu satu-satunya penangguhan paket senjata AS. Namun, itu bisa berubah jika Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Rafah.
Jika Israel "meluncurkan operasi militer besar-besaran ke Rafah, maka ada sistem tertentu yang tidak akan kami dukung dan suplai untuk operasi itu," kata Menlu Blinken.
Israel perlu "memiliki rencana yang jelas dan kredibel untuk melindungi warga sipil, hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya," katanya.
Diketahui, sebagian besar dari 1,4 juta warga Palestina di Rafah mengungsi dari tempat lain akibat pertempuran dan pemboman Israel yang telah menghancurkan wilayah kantong tepi pantai tersebut.
Israel juga belum mengembangkan rencana pascaperang untuk keamanan, tata kelola, dan rekonstruksi Gaza, kata Menlu Blinken, seraya menambahkan AS sedang mengerjakan rencana tersebut dengan pemerintah Arab dan negara lain.
"Kami memiliki tujuan yang sama dengan Israel. Kami ingin memastikan bahwa Hamas tidak dapat memerintah Gaza lagi," ujarnya, seraya menambahkan Amerika Serikat telah berdiskusi dengan Israel tentang "cara yang lebih efektif dan tahan lama" untuk mendemiliterisasi Gaza dan menemukan para pemimpin Hamas.
Baca juga:
- Korban Tewas Warga Palestina Tembus 35 Ribu Jiwa, Layanan Kesehatan di Gaza Terancam Lumpuh
- Siap Amankan Olimpiade Paris 2024, Komandan Pasukan Khusus Prancis GIGN: Risiko Diminimalisir
- Kim Jong-un Berduka, Kepala Propaganda Korea Utara yang Melayani Tiga Generasi Pemimpin Wafat di Usia 94 Tahun
- Ukraina Tangkap Agen Rusia yang Diduga Berencana Bunuh Presiden Zelensky Sebagai Hadiah Pelantikan Vladimir Putin
Diketahui, rencana invasi Israel ke Rafah memicu ketegangan terdalam dalam hubungan antara Israel dan sekutu utamanya selama beberapa generasi.
Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan menyampaikan "keprihatinan lama" Presiden Joe Biden rencana atas serangan besar-besaran Israel di Rafah dalam percakapan telepon pada Hari Minggu dengan timpalannya dari Israel, Tzachi Hanegbi, kata sebuah pernyataan Gedung Putih.
Sullivan juga membahas tindakan alternatif untuk memastikan kekalahan Hamas di mana pun di Gaza, sedangkan Hanegbi menegaskan Israel mempertimbangkan kekhawatiran AS, katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut.