Di Hadapan Menlu AS, Presiden Abbas Tegaskan Jalur Gaza Bagian Integral Palestina: Tolak Semua Skema Pemisahan
Menlu AS Antony Blinken saat menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas. (Twitter/@SecBlinken)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Mahmoud Abbas menegaskan Jalur Gaza sebagai bagian integral dari Palestina, menolak setiap upaya pemisahan, mendesak Washington bertindak untuk mencegah pengusiran warga sipil dari Tepi Barat oleh Israel, saat menerima Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di Ramallah, Kamis.

Menegaskan kembali Gaza sebagai bagian tak terpisahkan dari Palestina, Presiden Abbas menolak penerimaan atau kolaborasi apa pun dengan skema Israel untuk memisahkan wilayah pesisir tersebut, melansir Anadolu 1 Desember.

"Pentingnya mempertahankan gencatan senjata yang ada saat ini di Gaza dan mencapai penghentian agresi Israel secara komprehensif, untuk melindungi warga sipil dari serangan udara dan kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel," ujar Presiden Abbas Menggarisbawahi, menurut kantor berita Palestina WAFA.

Dia "menekankan pentingnya peningkatan cepat bantuan kemanusiaan, medis, dan makanan, serta penyediaan air, listrik, dan bahan bakar," katanya.

Lebih jauh, Presiden Palestina mendesak Menlu Blinken untuk "memaksa Pemerintah Israel segera menghentikan tindakan dan pelanggaran terhadap tahanan Palestina dan masyarakat luas."

Dia menegaskan kembali penolakannya yang gigih dan pencegahan terhadap pemindahan paksa warga Palestina di Gaza atau Tepi Barat, termasuk Yerusalem.

"(Presiden) Abbas menekankan perlunya intervensi AS untuk menggagalkan apa yang ia sebut sebagai upaya pemerintah Israel untuk mengusir paksa penduduk Palestina di Tepi Barat, khususnya di Lembah Yordan, di mana terdapat rencana aneksasi diam-diam yang dilakukan oleh pemukim dan tentara pendudukan Israel," lapor WAFA.

Diketahui, ini adalah kali ketiga Menlu Blinken mengunjungi Timur Tengah, sejak perang Hamas-Israel terbaru pecah pada 7 Oktober. Sebelum Bertemu Presiden Abbas, Menlu Blinken berturut-turut menemui Presiden Israel Isaac Herzog dan PM Israel Benjamin Netanyahu terlebih dahulu.