Janji Manis Anies di Rumah DP Rp0 yang Dicoreng Anak Buah Atas Kasus Dugaan Korupsi

JAKARTA - "Yang kita siapkan adalah kredit. Mereka bisa mendapatkan (rumah, red) itu tanpa DP. Warga, siapa saja, bisa kemudian membeli rumah. Pilihan mereka tentu bervariasi. Bisa rumah tapak, bisa rumah susun, dengan range harga yang bervariasi. Kalau kita berpihak kepada rakyat kebanyakan, maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka mau," demikian Anies Baswedan.

Kutipan di atas adalah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal janji kampanyenya menyediakan fasilitas rumah tanpa down payment (DP) dengan program Rumah DP Rp0. Hal ini ia katakan saat masih menjadi calon Gubernur DKI, saat debat publik Pilkada DKI 2017 lalu.

Sayangnya, janji Anies soal impian warga bisa memiliki rumah tercoreng akibat kasus dugaan korupsi yang dilakukan anak buahnya. Yakni Yoory Corneles Pinontoan yang dijadikan tersangka oleh KPK dalam jabatannya sebagai Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

KPK menetapkan Yoory Corneles Pinontoan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam markup pembelian tanah untuk program DP rumah Rp0 Pemprov DKI.

"Benar, setelah ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan TPK terkait  pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri pada Senin, 8 Maret.

Anies Baswedan mendengar kabar ini sejak Jumat, 5 Maret lalu. Tanpa tunggu lama, ia menonaktifkan Yoory Pinontoan dari jabatan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya. 

"Pak Gubernur saat itu langsung mengambil keputusan untuk menonaktifkan yang bersangkutan. Atas kasus tersebut, Yoory akan mengikuti proses hukum dengan menganut asas praduga tak bersalah," kata Plt Kepala BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Riyadi.

Sengkarut Rumah DP Rp0

Ada sejumlah kemelut dalam jalannya program Rumah DP Rp0. Pada Februari 2020, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengundurkan diri dari jabatannya. Alasannya karena pembangunan hingga jumlah penerima unit masih jauh dari target.

Selama lebih dari tiga tahun kepemimpinan Anies, program ini tak berjalan baik. Realisasi perumahan baru terbangun di satu lokasi di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Berdasarkan data Dinas Perumahan DKI per tanggal 9 November 2020, Pemprov DKI baru menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) program rumah DP Rp0 kepada 514 warga yang terdaftar.

Padahal, target jumlah Rumah DP Rp0 yang harus dibangun selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak 232.214 unit. Sebenarnya, peminat rumah DP Rp 0 cukup tinggi, Sayangnya, banyak pendaftar yang tidak lolos verifikasi.

Rata-rata, mereka gagal lolos memiliki Rumah DP Rp0 karena tersendat pada verifikasi berkas di Bank DKI. Meski gaji bulanan lolos persyaratan, yakni Rp4-7 juta per bulan, ternyata ada cicilan lain yang membebankan. Dikhawatirkan, calon pemilik ini tak mampu mecicil secara rutin. 

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menilai program kepemilikan rumah bagi warga yang menjadi andalan Gubernur DKI Anies Baswedan memang bermasalah.

"Dari awal memang DP nol bermasalah. Sejak awal selalu kami katakan bahwa program DP nol rupiah itu sulit untuk direalisasikan di lapangan. Kenapa sulit? Karena menyangkut aturan. DP nol ini bukan kebijakan tunggal. Bukan kebijakan gubernur saja tapi ada yang lain. Perbankan misalnya," ujar Gembong saat dihubungi.