Optimisme BUMN Karya dengan Hadirnya SWF
JAKARTA - Pemerintah tengah berupaya menggenjot infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, anggaran negara terbatas sehingga perlu alternatif pendanaan untuk mengejar tujuan tersebut.
Sovereign Wealth Fund atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) pun dibentuk untuk memecah masalah pendanaan ini. Dengan adanya LPI, pemerintah mengajak keterlibatan investor luar negeri untuk terlibat dalam pembangunan di Tanah Air. Keberadaan LPI ini kemudian menjadi angin segara bagi perusahaan pelat merah terjun dalam pembangunan ini.
Direktur Keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Donny Arsal mengatakan, SWF setidaknya memiliki empat manfaat. Pertama, meningkatkan likuiditas perusahaan karena adanya aliran dana masuk. Kedua, alternatif pendanaan dari sisi ekuitas.
"Manfaat ketiga adalah untuk memperbaiki struktur permodalan Jasa Marga karena ada equity yang masuk," ujar Donny webinar bertajuk "Siapkah BUMN Infrastruktur Optimalkan Dana LPI" yang diselenggarakan Forum Wartawan BUMN di Jakarta, Senin 8 Maret.
Poin keempat, lanjut Donny, dengan adanya asset recycling akan meningkat kinerja karena penjualannya dilakukan di atas nilai buku.
Jasa Marga sendiri, ucap Donny, sebenarnya memiliki 21 aset yang siap menampung dana dari LPI ini. Dari 21 aset, sebanyak 18 masuk dalam tahapan brown field. Maksudnya, proyek ini menghilangkan risiko pembebasan lahan dan konstruksi.
Meski 21 aset siap, namun Jasa Marga menyiapkan 9 aset yang ditawarkan untuk tahap pertama. 9 aset itu yakni Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Jakarta-Cikampek II Elevated, Semarang-Batang, Gempol-Pandanaan, dan Pandaan-Malang. Lalu, ada juga Gempol-Pasuruan, Balikpapan-Samarinda, Manado-Bitung dan Bali Mandara.
"Perlu kami sampaikan aset-aset yang kita siapkan ini bisa diganti aset lainnya sesuai dengan risk appetite INA sendiri, jadi baru kita siapkan sebagai awal meskipun kita ready 21 aset di bawah Jasa Marga," kata Donny.
Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Taufik Hendra Kusuma mengatakan kehadiran LPI akan membantu BUMN pengembang infrastruktur dalam melakukan divestasi (asset recycle). Hal ini dikarenakan LPI berperan sebagai investor yang akan mengambil alih proyek investasi yang telah beroperasi seperti jalan tol, bandara, dan Pelabuhan yang saat ini dimiliki oleh BUMN.
"Dengan begitu BUMN akan Kembali memiliki kapasitas baru khususnya keuangan untuk mendanai pembangunan proyek infrastruktur lainnya," ujar Taufik.
Sementara itu, ungkap Taufik, bentuk kerja sama yang diharapkan dari LPI adalah dalam bentuk pelepasan saham jalan tol yang saat ini dimiliki oleh anak usaha Waskita yaitu PT Waskita Toll Road.
Saat ini Waskita mempunyai kepemilikan pada 17 ruas di Pulau Jawa dan Sumatera di mana 12 telah beroperasi, baik secara penuh maupun parsial. Sejak akhir tahun lalu, Taufik katakan, manajemen Waskita telah melakukan diskusi intensif secara informal dengan tim dari INA.
"Dengan telah dilantiknya pengurus dari INA, Waskita berharap proses tersebut dapat segera berlanjut ke tahap berikutnya dan transaksi divestasi beberapa ruas tol kepada INA dapat terlaksana paling lambat Semester 2 tahun ini," ucap Taufik.
Baca juga:
- Sri Mulyani: Indonesia Tidak Bisa Lanjutkan Pembangunan Infrastuktur jika Hanya Mengandalkan APBN
- Andalan Sri Mulyani Kurangi Utang: Indonesia Investment Authority
- Menhub: SWF Jadi Peluang Percepatan Pembangunan Infrakstruktur Transportasi di Indonesia
- Sri Mulyani: Kehadiran SWF Bisa Bantu Kurangi Utang Indonesia
Taufik menyampaikan skema divestasi yang diharapkan adalah skema jual beli tunai. Selain itu, lanjut Taufik, saat ini pemerintah sedang fokus untuk meningkatkan pembangunan bendungan dan infrastruktur air di Indonesia.
Taufik menambahkan, Waskita sebagai kontraktor yang berpengalaman di bidang infrastruktur Air dan sesuai arahan KBUMN terkait spesialisasi Waskita di bidang Water infrastruktur, serta bendungan sebagai salah satu fokus segmennya, tentunya akan meningkatkan proyek-proyek di sektor ini.
"Perlu diketahui bahwa terbatasnya jumlah bendungan, embung dan penampung air lainnya, menyebabkan kapasitas tampungan air di Indonesia per 2019 baru mencapai 13,8 miliar m3 dari target 14,7 miliar," kata Taufik.
PT Hutama Karya (Persero) juga menyambut positif pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang memiliki kapasitas keuangan yang besar sehingga dapat menjadi salah satu alternatif solusi pembiayaan dalam menyelesaikan penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Plt EVP of Corporate Secretary Hutama Karya Tjahjo Purnomo berharap kehadiran LPI akan meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera.
"Hutama Karya telah mengoperasikan dua ruas tol di Jakarta dan tujuh ruas tol di Pulau Sumatera dengan tingkat IRR yang positif serta lalu lintas harian yang baik sehingga menjadikan aset konsesi tol tersebut cukup menarik untuk ditawarkan kepada LPI," ujar Tjahjo.
Tjahjo mengatakan Hutama Karya siap untuk menawarkan sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang dikelola kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Kata Tjahjo, skema yang ditawarkan dalam bentuk divestasi atau pengalihan konsesi untuk jangka waktu tertentu.
"Dana yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk membangun ruas tol baru di Sumatera," ungkap Tjahjo.