Presiden Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri, Efek Serbuan Barang Murah China yang Berujung Tagar #SellerAsingBunuhUMKM?

JAKARTA - Pemerintah mulai serius untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bersaing dalam ekosistem digital. Salah satu caranya dengan menggaungkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia (BBI). Seiring dengan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar ajakan untuk membenci produk-produk luar negeri digaungkan.

Ajakan untuk membenci produk luar negeri ini dilatarbelakangi adanya praktik tidak benar di perdagangan digital atau online. Jokowi mengaku khawatir praktik tidak benar itu akan membunuh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air.

Sebelumnya memang sempat ramai tagar #SellerAsingBunuhUMKM di Twitter. Hal ini dipicu keberadaan seller asing yang dijuluki Mr Hu asal China. Seller asing tersebut menjual produk yang didatangkan langsung dari luar negeri dengan harganya lebih murah dari produk sejenis yang dijual seller lokal Indonesia.

"Jika ada praktik perdagangan digital yang berperilaku tidak adil terhadap UMKM, harus segera diatur dan harus segera diselesaikan. Baru minggu kemarin saya sampaikan ke Pak Mendag, ini ada yang enggak benar ini di perdagangan digital kita. Membunuh UMKM, diperingatkan," ucap Presiden Jokowi, saat meresmikan pembukaan rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 4 Februari.

Namun sayang, Jokowi tak menyebut secara rinci praktik tidak benar seperti apa yang dimaksud. Meski begitu, dia menekankan, ini menjadi tugas penting Kementerian Perdagangan untuk mendukung UMKM dan mengecek praktik tidak benar tersebut.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan semua pihak harus membela, melindungi, dan memberdayakan UMKM agar naik kelas. Karena itu, gerakan nasional BBI harus terus digaungkan.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri digaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri," jelasnya.

Geser produk luar negeri dari posisi strategis di mal-mal

Tak hanya itu, Jokowi meminta agar pusat perbelanjaan seperti mal di berbagai daerah memberikan ruang bagi produk-produk buatan Indonesia, khususnya produk UMKM. Kata dia, lokasi-lokasi strategis di pusat perbelanjaan harus diisi oleh merek dari produk-produk lokal.

"Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis, justru diisi dari brand-brand dari luar negeri, ini harus mulai digeser. Mereka digeser ke tempat yang tidak strategis. Tempat yang strategis, lokasi yang baik berikan ruang untuk brand-brand lokal," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa dan sebagai pasar yang sangat besar, seharusnya masyarakat lebih loyal dan mencintai produk-produk buatan bangsa.

Karena itu, Jokowi meminta branding harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk-produk asli buatan Indonesia dibanding produk luar negeri.

"Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk Indonesia," katanya.

Praktik dagang China picu Jokowi ajak benci produk luar negeri

Menteri Perdagangan M. Lutfi langsung memberikan klarifikasi terkait ajakan Jokowi untuk benci produk luar negeri. Ia mengakui, pernyataan Jokowi itu dilatarbelakangi oleh laporannya perihal keberadaan pelaku e-commerce atau toko online yang menjual produk crossborder alias barang lintas negara.

"Perlu saya luruskan bahwa sebenarnya ada background yang menyertai pernyataan Presiden, yaitu laporan saya kepada beliau tentang adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan perdagangan," katanya.

Lutfi menjelaskan praktik-praktik tersebut mencakup kecurangan dalam perdagangan yang dilakukan perusahaan dagang-el berskala global, seperti praktik predatory pricing. Lewat praktik ini, produk sengaja dipasarkan dengan harga jauh lebih murah sehingga menimbulkan persaingan yang tak seimbang.

Pada 2016-2018, kata Lutfi, Indonesia memiliki industri rumah tangga yang memproduksi kerudung atau hijab. Mereka mampu mempekerjakan 3.400 tenaga kerja dengan ongkos gaji setahun mencapai 650 ribu dolar AS.

"Ketika industrinya maju 2018, tersadap artificial intelligence oleh perusahaan digital asing, kemudian disedot informasinya, kemudian dibuat industrinya di China, kemudian diimpor barangnya ke Indonesia," katanya.

Perusahaan asing tersebut, diceritakan Lutfi mengambil data penjualan fesyen muslim di Pasar Tanah Abang. Mereka mendata mulai dari warna yang diminati masyarakat hingga model hijabnya. Dengan cara itu, perusahaan yang berproduksi di China tersebut mampu menawarkan harga hijab di e-commerce dalam negeri hingga hanya Rp1.900 rupiah per lembarnya.

"Ini predatory pricing, kita tidak bisa bersaing karena ceritanya di e-commerce gimana anti dumping, harga supaya turun, matinya kompetisi, matinya UMKM, ini yang menyebabkan kebencian produk asing yang disampaikan Pak Presiden," ucapnya.

Lutfi berujar, karena praktik ini membunuh UMKM Indonesia yang porsi ekspornya mencapai 95 persen dari total ekspor Indonesia meskipun kontribusinya hanya 13 persen, tapi ini ditegaskannya mengguncang ekonomi rakyat.

Kemendag akan keluarkan regulasi tata niaga yang adil

Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan aturan yang akan mengatur aktivitas perdagangan digital sehingga berjalan lebih adil. Menyusul arahan Presiden Jokowi yang 'mencium' adanya praktik tak benar di perdagangan digital terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

M. Lutfi mengatakan terdapat indikasi berkembangnya praktik-praktik curang di perdagangan secara daring di Tanah Air dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pedagang maupun konsumen.

Kerena itu, kata Lutfi, Kemendag akan menerapkan tata niaga yang adil baik untuk pasar offline maupun online. Salah satunya adalah mengatasi persoalan predatory pricing yang merusak harga di pasar.

Dijelaskan Lutfi, predatory pricing adalah aktivitas yang menghancurkan kompetisi dengan merusak harga. Ketertiban perdagangan itu bisa terjadi salah satunya dengan memastikan tidak ada pembeli atau pedagang yang curang.

"Indikasi sudah ada. Kami sedang mempelajari. Orang menjual-membeli harus mengikuti aturan. Kemendag menjadi wasit, regulator. Kami akan menjamin pasar ini adil," katanya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis, 4 Maret.

Aturan mengenai persaingan dan tertib niaga dalam perdagangan sistem elektronik sendiri belum diatur rinci dalam regulasi. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga belum secara spesifik menyasar topik tersebut.

Kemendag, kata Lutfi, akan menciptakan kondisi perdagangan yang adil sesuai azas-azas perdagangan yang menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Karena itu, kata Lutfi, pihaknya akan mengeluarkan aturan mengenai perdagangan yang adil.

"Dengan aturan yang akan kami keluarkan, kami ingin pastikan tidak terjadi kecurangan dan akhirnya bermanfaat bagi industri dan pasar konsumen nasional," jelasnya.

Sekadar informasi, tagar #SellerAsingBunuhUMKM beberapa waktu lalu meramaikan media sosial Twitter. Warganet ramai membicarakan sosok 'Mr. Hu' yang dikabarkan merupakan seller asing yang menjual berbagai produk rumah tangga dan barang lainnya dengan mematok harga sangat murah melalui marketplace di Indonesia.

Seorang warganet dengan akun @LXJAEMIN mengungkap bahwa pembeliaan barang apapun yang berasal dari China pasti dikirim dengan satu nama pengirim yakni Mr. Hu.

Influencer dr Tirta Mandira Hudhi juga angkat suara mengenai Mr. Hu tersebut. Ia menjelaskan aksi dari Mr. Hu bisa merusak keberlangsungan UMKM di Tanah Air. Hal ini diungkapnya melalui akun Twitter pribadinya @tirta_hudi pada Rabu, 17 Februari.

"Pak @jokowi padahal sudah membuat program Bangga Buatan Indonesia. Tapi warga kita emang terbiasa beli barang murah, mau asal darimana, yang penting murah. Salah customer? Yo ora. Secara itu hak customer memilih. Celah ini dimanfaatkan e-commerce dan seller asing," tulis Tirta.

Kasus ini memicu rasa penasaran warganet untuk menelusuri identitas Mr. Hu. Penelusuran mereka akhirnya mengarah pada satu nama, yakni Hu Jianhua, yang merupakan President di China Merchants Group Ltd.

Sebelumnya, Hu juga sempat menjabat sebagai Vive Chairman. Selain itu, dia merupakan anggota direksi dari China Merchants Port Holding. Salah satu warganet, yakni Milmul dalam akunnya @gerobakmilmul menjelaskan bahwa Mr Hu adalah Presdir CMHK, yang memiliki Sinotrans, perusahaan logistik terbesar di China.