Sidang Sengketa Pilpres, Romo Magnis Singgung Presiden Seperti Bos Mafia Jika Pakai Kekuasaan Demi Keluarga

JAKARTA - Profesor Filsafat STF Driyakara, Franz Magnis-Suseno atau Romo Magnis menyinggung etika presiden dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, presiden seperti pemimpin mafia jika menggunakan kewenangan yang dimiliki demi keluarga.

Hal itu diungkapkan Romo Magnis yang dihadirkan sebagai ahli oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden 03 Ganjar-Mahfud selaku pemohon.

Awalnya Romo lebih dahulu menjelaskan seorang penguasa tertinggi seperti presiden dituntut mempunyai standar etika yang tinggi.

"Apalagi itu berlaku bagi seorang penguasa, misalnya seorang presiden. Tak cukup asal ia tidak melanggar hukum. Dari seorang presiden dituntut lebih, presiden berkuasa ia bisa memberi perintah menentukan keselamatan dan kegagalan hidup dan mati seseorang. Agar kita mempercayakan diri ke tangan orang yang berkuasa agar kita aman dengan dia. Seorang presiden harus membuktikan diri sebagai orang yang baik, berwawasan kebangsaan, bijaksana, jujur, adil," kata Romo Magnis, Selasa 2 April

Romo Magnis lantas menyebutkan presiden yang memiliki standar etika tinggi tentunya memiliki kesadaran bahwa keselamatan dan kepentingan warga negaranya menjadi tanggung jawab dirinya. Maka dari itu etika presiden yang lurus tidak akan menimbulkan persepsi sangat miring di tengah publik.

"Segala kesan bahwa ia memakai kekuasaannya demi keutungan diri sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal," ujarnya.

"Maka seorang presiden harus menjadi milik semua. Bukan hanya milik mereka yang memilihnya. Kalaupun ia berasal dari satu partai, begitu ia menjadi seorang presiden segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden mirip dengan pimpinan organisasi mafia," sambung Romo Magnis.

Romo Magnis lantas menegaskan etika tentang bagaimana presiden bersikap dan bertingkah laku sudah termaktub dengan baik dalam pembukaan UUD 1945.

"Di sini dapat diingatkan bahwa wawasan etis Presiden Indonesia dirumuskan bagus dalam pembukaan UUD 1945," katanya.