Sentimen Negatif Publik Soal Erina Gudono Masuk Bursa Pilkada Sleman

JAKARTA – Erina Sofia Gudono atau yang lebih dikenal dengan nama Erina Gudono belakangan ini sedang naik daun di media massa dan media sosial. Gara-garanya, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini disebut akan mengikuti kontestasi pemilihan calon bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Isu tersebut dikonfirmasi oleh Ketua DPC Partai Gerindra Sleman, HR Sukaptana beberapa wakt lalu. Dikatakan Sukaptana, wacana mengusung istri Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep jadi calon Bupati Sleman ini merupakan usulan internal Gerindra. Pertimbangannya adalah Gerindra butuh sosok kader muda yang energik.

"Gini Mas ceritanya semua itu kan ada wacana-wacana terutama internal (partai) dulu yang diajukan lalu memandang yang lain, kira-kira nanti kalau survei masuk atau tidak. (Erina?) Iya masuk," ungkap Sukaptana, Sabtu (9/3/2024).

"Dari kami mempertimbangkan nanti kan siapa tau masyarakat oh seperti ini, mungkin dimunculkan kader yang muda, energik gitu," ujarnya.

Pantauan Media Massa Daring

Melihat nama Erina Gudono banyak disebut, Netray mencoba menjaring pemberitaan tentangnya, terutama terkait pencalonannya di media massa daring. Kata kunci erina gundono pada 8-14 Maret 2024 menjadi acuan dan Netray menemukan 150 berita yang membahas mantan Putri Yogyakarta tersebut.

“Pembahasan soal Erina paling banyak masuk dalam topik politik yakni sebanyak 126 artikel. Dalam topik ini nama Erina paling banyak disebut bersama Joko widodo dalam 50 artikel,” demikian laporan Netray.

Status Erina sebagai menantu Jokowi kerap menjadi judul maupun isi berita media massa. Dengan mencuatnya nama Erina dalam kontestasi politik, topik politik dinasti pun makin dikaitkan dengan keluarga Jokowi.

Sejak nama Erina muncul dan disebut-sebut bakal maju dalam pemilihan bupati Sleman, sejumlah pengamat angkat bicara. Menyikapi kabar tersebut, Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai dipilihnya Erina hanya berdasarkan popularitas semata. Ia juga menekankan, terwujudkanya demokrasi berkualitas adalah ketika partai mengusung nama yang memiliki kepantasan etika dan kapabilitas, bukan sekadar popularitas.

“Popularitas itu hanya salah satu dari elemen yang harus dipertimbangkan. Hal lain adalah kepantasan etika dan juga kapabilitas,” ujar Firman, mengutip Kompas.

Pandangan serupa dilontarkan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi. Dia mengaku kaget Partai Gerindra berani mencalonkan Erina, seolah partai pimpinan Prabowo Subianto itu tidak memiliki kadar yang mumpuni sehingga harus mengandalkan figur yang dianggap laku. Menurut Ari pencalonan Erina bisa dianggap sebagai lembar hitam dalam demokrasi jika benar-benar terwujud.

Menyusul derasnya komentar negatif soal tudingan pelanggengan politik dinasti, Partai Gerindra akhirnya buka suara melalui Wakil Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra DIY. Pihak Gerindra juga menegaskan belum pernah melakukan pendekatan secara langsung kepada Erina.

Nama Kaesang Pangarep juga ikut muncul bersama Erina di 50 artikel. Meski begitu, Erina serig disebut dalam artikel sebagai istri Kaesang lebih memberi sentiment positif dibandingkan ketika diberitakan bersama Jokowi.

Perbincangan Warganet X

Netray juga mencoba menjaring respons warganet X terhadap isu pencalonan Erina Gudono. Tapi, topik ini sepertinya tidak seramai pemberitaan di media massa. Dengan kata kunci dan periode pemantauan yang sama, ditemukan 912 unggahan dari 555 akun yang membahas topik ini. Warganet juga tidak banyak berkomentar terkait isu tersebut, sebagian besar unggahan justru diisi oleh akun-akun berita.

Dapat dilihat pada jajaran akun terpopuler terlihat akun berita seperti CNN Indonesia, Kompas, hingga Tempo masuk dalam jajaran akun yang memperoleh reaksi dari warganet dalam jumlah ratusan.

Sedangkan hanya segelintir warganet yang memberi opini negatif untuk Erina, seperti yang ditulis akun @denismalhotra. Ia mengatakan bukan hanya Erina yang tidak pantas menjadi calon bupati, tapi satu keluarga Jokowi. Sementara akun @Fido_id_ lebih menyoroti pihak partai yang memunculkan isu ini justru akan merusak demokrasi Indonesia.