Baru Setahun Pimpin Demokrat sudah Otoriter, BMD Minta AHY Mundur jadi Ketum

JAKARTA - Organisasi sayap Partai Demokrat yang tergabung dalam Barisan Muda Demokrat (BMD) mendesak dilaksanakannya Kongres Luar Biasa untuk melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum.

Ketua Barisan Muda Demokrat (BMD) Supandi R Sugondo mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah adanya masukan dalam rapat dewan pimpinan terbatas. Dia mengatakan, pihaknya telah 17 tahun berjuang untuk kejayaan Partai Demokrat dengan harapan PD akan terus menjaga nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, kejujuran dan kesamaan tujuan. 

Supandi menjabarkan, BMD kecewa dengan perkembangan Partai Demokrat yang semakin lama semakin menyusut. Ia memperhatikan, ada yang salah dalam proses regenerasi kepemimpinan Partai Demokrat. 

"Sejak KLB di Bali (2013), Kongres ke IV di Surabaya (2015), dan Kongres ke V di Jakarta (2020) kami memperhatikan dengan seksama, khususnya perhelatan Pileg 2014 meskipun SBY menahkodai langsung sebagai ketum PD dan masih menjabat sebagai presiden, Demokrat di Pileg malah menurun menjadi 10,19 persen. Sekalipun pun suara Pileg 2014 menurun, kongres di Surabaya tahun 2015, SBY kembali dikukuhkan menjadi ketum periode 2015-2020," ujar Supandi dalam konferensi pers di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa, 2 Maret.

Terlebih, saat memasuki perhelatan Pilkada tahun 2012, Demokrat menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon kepala daerah di Pilkada DKI tanpa melalui proses syarat dan ketentuan berlaku dalam penjaringan kepala daerah.

AHY menjadi cagub yang diusung Partai Demokrat dan kalah dalam putaran pertama. Setelah kalah nyagub, AHY diangkat menjadi ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) yang fungsinya memenangkan Pemilu 2019. 

"Sejatinya, kemampuan AHY dalam membawa kemenangan Partai Demokrat sudah diujicobakan pada pemilu 2019, namun hasilnya bukan perolehan suara naik tapi malah menurun jadi 7,7 persen," jelas Supandi.

"Lagi lagi (Demokrat.red) yang dikelola dengan manajemen keluarga tidak dapat membuktikan membesarkan dan memenangkan Partai Demokrat," sambung dia.

Supandi juga menilai, sejak Kongres 2020, AHY menjadi ketua umum Demokrat dengan cara aklamasi yang dipaksakan, tidak ada tatib, materi dan LPJ keuangan bahkan AD/ART 2020 dibuat diluar atau setelah kongres. 

"Partai Demokrat kehilangan identitasnya sebagai partai modern dan terbuka. Partai Demokrat gagal membuat kederisasi karena organisasi sayap sebagai wadah kaderisasi diamputasi kreasinya, ditutup ruang geraknya, dimatikan haknya, hanya dipakai untuk kepentingan sesaat," kata Supandi.

Untuk itu, ditegaskannya, BMD meminta batalkan AD/ART 2020-2025 karena produk tersebut dibuat diluar sidang kongres.

"Kami meminta AHY mundur dari jabatan ketua umum karena baru satu tahun terpilih sebagai ketum sudah bersikap otoriter. Dengan sangat mudahnya memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai," tegas Supandi. 

Supandi juga meminta, agar hak memilih dan dipilih sebagai anggota Partai Demokrat jangan dipasung. Pimpinan pusat partai harus memberi ruang seluas-luasnya bagi para kader sebagai cerminan Demokrat merupakan partai modern dan terbuka.

"Untuk mewujudkan poin-poin tersebut kami meminta segara dilaksanakan KLB Jilid 2. Kembalikan lah partai sesuai dengan identitasnya!," tutup Supandi.