Jabat PM Palestina, Mohammad Mustafa Ditugasi Urus Bantuan di Gaza hingga Pemberantasan Korupsi

JAKARTA - Mohammad Mustafa (69) mendapat sejumlah tugas prioritas, usai ditunjuk resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Palestina, termasuk di dalamnya mengurusi kepastian bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza dan pemberantasan korupsi.

“Dalam kekuasaan saya sebagai Presiden Negara Palestina dan Ketua Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, saya menyerukan kepada Anda, sebagai Perdana Menteri yang ditunjuk pada pemerintahan mendatang, untuk berkomitmen terhadap kepentingan tertinggi rakyat Palestina, untuk melestarikan, melindungi, memajukan dan meningkatkan pencapaian mereka, dan mencapai tujuan nasional mereka sebagaimana disetujui oleh Organisasi Pembebasan Palestina," kata Presiden Abbas dalam dekrit pengangkatan Mustafa, dikutip dari WAFA 15 Maret.

Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan penunjukan tersebut, Presiden Abbas meminta Mustafa untuk menyusun rencana untuk menyatukan kembali pemerintahan di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, memimpin reformasi di pemerintahan, layanan keamanan dan ekonomi serta memerangi korupsi, dikutip dari Al Jazeera.

Total ada 11 tugas prioritas yang dibebankan kepada pemerintahan yang akan dibentuk oleh PM Mustafa dalam dekret yang dikeluarkan Presiden Palestina. Yang utama adalam memimpin, memaksimalkan dan mengkoordinasikan upaya bantuan di Jalur Gaza, dan melakukan transisi dengan cepat dan efektif dari bantuan kemanusiaan yang diperlukan ke pemulihan ekonomi, dan kemudian mengorganisir rekonstruksi dan pembangunan kembali.

"Upaya-upaya ini harus menjadi bagian dari visi yang jelas yang menjadi landasan bagi Negara Palestina yang mandiri secara institusional, lengkap dengan infrastruktur dan layanannya," bunyi dekret itu.

Pemerintahan mendatang juga mendapat tugas prioritas untuk memperkuat ikatan hubungan diplomatik hingga kerja sama dengan negara-negara Aran dan negara sahabat, hingga mempertahankan Kota Yerusalem serta tempat-tempat suci umat Islam dan Kristiani.

Sebelumnya, PM Mustafa pernah menjabat posisi senior di Bank Dunia, wakil perdana menteri dan menteri perekonomian Palestina. Dia menjabat sebagai wakil perdana menteri yang bertanggung jawab atas urusan ekonomi dari tahun 2013 hingga 2014, ketika dia memimpin sebuah komite yang bertugas membangun kembali Gaza setelah perang tujuh minggu yang menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina.

Pada tahun 2015, Abbas menunjuk Mustafa sebagai ketua Dana Investasi Palestina (PIF), yang memiliki aset dan mendanai proyek senilai hampir 1 miliar dolar AS di seluruh wilayah pendudukan Palestina.

Berbicara di Forum Ekonomi Davos pada Bulan Januari, Mustafa mengatakan "bencana dan dampak kemanusiaan" dari perang Israel yang berkelanjutan di Gaza jauh lebih besar dibandingkan satu dekade lalu.

Dalam sambutannya di forum itu, Mustafa menggambarkan serangan 7 Oktober sebagai "sesuatu yang disayangkan bagi semua orang".

"Tapi ini juga merupakan gejala dari masalah yang lebih besar, yang telah diderita rakyat Palestina selama 75 tahun tanpa henti," katanya.

"Sampai saat ini, kami masih percaya bahwa kenegaraan bagi Palestina adalah jalan ke depan, sehingga kami berharap kali ini kita bisa mewujudkannya, sehingga seluruh masyarakat di kawasan bisa hidup aman dan damai," lanjutnya.

Diketahui, para pejabat Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mendesak Abbas untuk membawa tokoh-tokoh baru, termasuk para teknokrat dan pakar ekonomi, ke dalam Pemerintahan Palestina yang telah direformasi untuk membantu memerintah Gaza pascaperang.

Namun, tidak jelas apakah penunjukan kabinet baru yang dipimpin oleh sekutu dekat Presiden Abbas akan cukup untuk memenuhi tuntutan reformasi Washington, karena Ia akan tetap memegang kendali penuh.