ICC Terbitkan Surat Perintah Penangkapan Dua Jenderal Rusia, Jaksa: Perang Ada Aturannya
JAKARTA - Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap dua jenderal senior militer Rusia, Letnan Jenderal Sergei Kobylash dan Admiral Viktor Sokolov, terkait dugaan melakukan kejahatan perang di Ukraina.
ICC yang berbasis di Den Haag, mengatakan, ada alasan yang masuk akal untuk meyakini keduanya bertanggung jawab atas "serangan rudal yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando mereka terhadap infrastruktur listrik Ukraina pada kurun waktu 10 Oktober 2022 hingga setidaknya 9 Maret 2023.
"Semua perang mempunyai aturan. Aturan itu mengikat semua orang tanpa kecuali", kata Jaksa ICC Karim Khan, seperti melansir Reuters 6 Maret.
ICC pada Hari Selasa mengatakan, serangan terhadap jaringan listrik Ukraina menyebabkan kerugian dan kerusakan pada warga sipil yang jelas-jelas melebihi keuntungan militer yang diharapkan.
Rincian pasti mengenai insiden tertentu dan kemungkinan korban dirahasiakan untuk melindungi saksi dan menjaga penyelidikan yang sedang berlangsung, tambah pernyataan itu.
Lebih jauh Jaksa Karim Khan mengatakan, pihaknya akan berusaha melakukan kerja sama dengan Rusia terkait hal ini, meski Moskow sejauh ini enggan terlibat dengan ICC.
Jaksa Khan mengunjungi Ukraina pada Maret tahun lalu untuk menyelidiki kampanye serangan rudal dan drone Rusia terhadap pembangkit listrik serta infrastruktur lainnya, yang menewaskan ratusan warga sipil dan menyebabkan jutaan orang kehilangan listrik atau air.
Konvensi Jenewa dan protokol tambahan yang dibentuk oleh pengadilan internasional menyatakan, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik militer harus membedakan antara “objek sipil dan sasaran militer” dan bahwa serangan terhadap objek sipil dilarang.
Jaksa ICC juga menginginkan agar dakwaan tersebut menyebut serangan tersebut tidak hanya sebagai kejahatan perang, namun juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena mereka mengatakan serangan tersebut adalah bagian dari kebijakan negara yang melakukan serangan luas terhadap penduduk sipil.
Ini adalah surat perintah penangkapan kedua terhadap pejabat Rusia terkait perang di Ukraina. Maret tahun lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova atas tuduhan kejahatan perang terkait penculikan anak-anak Ukraina.
Moskow menyangkal kejahatan perang di Ukraina dan telah menolak surat perintah penangkapan kejahatan perang ICC sebelumnya sebagai bagian dari kampanye Barat yang bias untuk mendiskreditkan Rusia.
Para pejabat Rusia mengatakan, surat perintah tersebut hanya berdampak kecil pada dunia nyata karena Moskow bukan anggota pengadilan tersebut dan begitu pula negara-negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat dan China.
Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik penerbitan surat perintah penangkapan tersebut.
Baca juga:
- Israel Tuduh 450 Pekerja Badan Bantuan PBB UNRWA Merupakan Operator Militer Hamas dan Kelompok Militan Lainnya
- Korsel-AS Gelar Latihan Gabungan, Korut: Perang Nuklir Bisa Dipicu Percikan Api
- Sekutu Presiden Putin Tegaskan Ukraina Bagian dari Rusia dan 'Harus Kembali ke Rumah'
- Hamas dan Mesir Lanjutkan Perundingan Gencatan Senjata Konflik Gaza Tanpa Kehadiran Israel
"Setiap komandan Rusia yang memerintahkan serangan terhadap warga sipil Ukraina dan infrastruktur penting harus tahu bahwa keadilan akan ditegakkan. Setiap pelaku kejahatan semacam itu harus tahu bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban," katanya di platform media sosial X.
Letnan Jenderal Kobylash (58) adalah komandan penerbangan jarak jauh angkatan udara Rusia pada saat dugaan kejahatan tersebut terjadi. Intelijen militer Ukraina mengatakan, serangan Rusia terhadap daerah padat penduduk di Kota Mariupol dilakukan di bawah komandonya.
Sedangkan Admiral Sokolov (61) adalah laksamana di Angkatan Laut Rusia yang memimpin Armada Laut Hitam selama periode dakwaan tersebut, menurut ICC.