Anggap Angin Lalu Surat Perintah Penangkapan ICC, Dewan Keamanan Rusia: Bagian dari Perang Hibrida Barat

JAKARTA - Rusia menganggap angin lalu surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terhadap dua pejabat tingginya sebagai angin lalu, menilainya bagian dari perang hibrida Barat.

Dewan Keamanan Rusia menolak surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, mengatakan itu tidak memiliki dampak hukum.

"Keputusan Kamar Pra-Persidangan Mahkamah Pidana Internasional tentang Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu batal demi hukum," kata badan tersebut, dilansir dari TASS 26 Juni.

"Ini adalah angin lalu, karena ICC tidak memiliki yurisdiksi di Rusia, dan keputusan itu diambil sebagai bagian dari perang hibrida Barat melawan negara kami," tandas badan tersebut.

ICC menerbitkan surat perintah penahanan terhadap Shoigu, yang juga mantan menteri pertahanan, serta Kepala Staf Umum militer Rusia Jenderal Valery Gerasimov pada Hari Selasa.

Keduanya diduga melakukan kejahatan perang dengan mengarahkan serangan ke objek-objek sipil dan menyebabkan kerugian insidental yang berlebihan pada warga sipil, serta kejahatan terhadap kemanusiaan atas "tindakan yang tidak berperikemanusiaan" di Ukraina, kata ICC dalam sebuah pernyataan, melansir The Straits Times.

ICC mengatakan, dugaan kejahatan tersebut berkaitan dengan "sejumlah besar serangan terhadap sejumlah pembangkit listrik dan gardu induk" yang dilakukan oleh Rusia di seluruh Ukraina antara Oktober 2022 dan Maret 2023.

Diketahui, kedua surat perintah tersebut menambah jumlah total pejabat tinggi Rusia yang dicari karena kejahatan perang menjadi empat. Sebelumnya, ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin dan pejabat Rusia Maria Lvova-Belova atas dugaan skema mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia.

ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998. Saat ini ada 123 negara yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut. Pengadilan ini berbasis di Den Haag, tetapi memiliki cabang di negara-negara di mana ia melakukan penyelidikan.

Rusia menandatangani Statuta Roma, yang turut dikembangkannya, pada 13 September 2000, tetapi tidak meratifikasinya. Pada 16 November 2016, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa Rusia tidak akan menjadi pihak dalam ICC.

Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, "ICC telah gagal memenuhi harapan dan belum menjadi badan keadilan internasional yang benar-benar independen."