Surati Presiden Majelis Umum PBB Soal Seruan Israel, Lazzarini: Mereka Berusaha Menghilangkan Peran UNRWA
JAKARTA - Komisaris Jenderal UNRWA (badan PBB untuk pengungsi Palestina) Philippe Lazzarini mengatakan pada Hari Kamis, dia khawatir situasi di Jalur Gaza berada di "ambang bencana besar" yang dapat berdampak signifikan terhadap perdamaian, keamanan dan hak asasi manusia di wilayah tersebut.
Lazzarini mengatakan dalam suratnya kepada Presiden Majelis Umum PBB, badan bantuan Palestina itu telah mencapai titik puncaknya setelah Israel berulang kali menyerukan pembubaran lembaga tersebut, serta pembekuan dana oleh para donor pada saat terdapat "kebutuhan kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Gaza".
Dia mengatakan seruan yang dibuat pada Hari Kamis oleh Pemerintah Israel mengenai penutupan UNRWA bukan tentang netralitas badan tersebut, namun tentang "mengubah parameter politik jangka panjang untuk perdamaian" yang ditetapkan oleh badan dunia tersebut di wilayah pendudukan Palestina.
"Mereka berusaha menghilangkan peran UNRWA dalam melindungi hak-hak pengungsi Palestina dan menjadi saksi atas penderitaan mereka yang terus berlanjut," kata Lazzarini, seperti melansir The National News 23 Februari.
Lebih jauh, ia mengimbau Majelis Umum PBB untuk mengembalikan hak asasi manusia dan hukum internasional ke dalam pusat aksi multilateral, "dimulai dengan situasi bencana di Gaza yang semakin memburuk dalam beberapa minggu terakhir".
Lazzarini mengatakan, pihak berwenang Israel telah melakukan upaya bersama untuk menyesatkan UNRWA dengan Hamas dan juga berupaya untuk mengganggu operasi badan tersebut.
Hal ini termasuk permintaan Otoritas Pertanahan Israel kepada UNRWA untuk meninggalkan Pusat Pelatihan Kejuruan Kalandia di Yerusalem Timur, sebuah pusat yang diberikan kepada badan tersebut oleh Yordania pada tahun 1952 dan membayar biaya untuk menggunakannya, yang melebihi $4,5 juta.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan rencana untuk membatalkan manfaat pembebasan pajak UNRWA, pejabat bea cukai telah menghentikan pengiriman bahan-bahan UNRWA, dengan sebuah bank Israel telah membekukan rekeningnya.
"Dalam jangka pendek, pembubaran UNRWA akan melemahkan upaya PBB untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza dan memperburuk krisis di Tepi Barat, membuat lebih dari setengah juta anak kehilangan pendidikan dan memperdalam kebencian dan keputusasaan," kata Lazzarini.
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Perancis Catherine Colonna, yang memimpin tinjauan UNRWA atas nama Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan kepada wartawan di New York, timnya mulai bekerja pada 13 Februari dan telah mengirim surat kepada pejabat Israel dan Palestina beberapa hari yang lalu untuk meminta pertemuan, menyebutnya mutlak diperlukan.
Ia juga mengatakan, dirinya berencana untuk bertemu sebanyak mungkin negara, terutama negara donor UNRWA.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengumumkan bulan ini, Colonna akan memimpin tinjauan tersebut, yang akan dilakukan oleh tiga organisasi penelitian independen.
Diketahui, Lazzarini telah meminta peninjauan independen terhadap badan tersebut, setelah adanya tuduhan Israel terkait adanya 12 dari 13.000 stafnya di Gaza ikut serta dalam serangan yang dipimpin Hamas pada tanggal 7 Oktober di Israel selatan.
Akibat tuduhan Israel tersebut, lebih dari 16 negara menangguhkan bantuan kepada UNRWA karena tuduhan tersebut.
Baca juga:
- Uji Coba Peluncuran Rudal Trident Inggris Bulan Lalu Gagal, Jatuh Dekat Kapal Selam yang Membawa Menteri Pertahanan
- AS Veto Rancangan Resolusi DK PBB saat Korban Jiwa di Gaza Tembus 29.300 Jiwa, Hamas: Menambah Penderitaan Rakyat
- Donald Trump Puji Mendiang Navalny Sebagai Pemberani tapi Seharusnya Tidak Kembali ke Rusia
- PM Netanyahu Tegaskan Israel Tidak akan Membayar Berapa pun Harga untuk Membebaskan Sandera di Gaza
Diberitakan sebelumnya, sebuah laporan intelijen Amerika Serikat menemukan, klaim Israel terkait adanya staf badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza yang terlibat dalam serangan kelompok militan Hamas, tidak dapat diverifikasi secara independen.
Dewan Intelijen Nasional AS mengatakan dalam sebuah laporan pekan lalu, mereka "tidak yakin" mereka "tidak yakin" staf di badan PBB itu ikut serta dalam kekerasan di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, mengutip The National News dari The Wall Street Journal.
Kesimpulan "kepercayaan rendah" berarti komunitas intelijen AS percaya klaim Israel mungkin masuk akal, namun badan-badan Amerika tidak dapat mengonfirmasi klaim tersebut secara independen.