Timnas AMIN Soal Sirekap: Logaritma Sistem Sudah Di-setting Menangkan Paslon Tertentu

JAKARTA - Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) mengaku telah melakukan kajian forensik mengenai keanehan hasil suara Pilpres 2024 yang terbaca dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dari analisis itu, Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto menduga ada rancangan sistem yang dibuat secara otomatis untuk membuat perolehan suara capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di atas 50 persen.

"Berdasarkan analisis kajian forensik terhadap server KPU, kami menduga ada logaritma sistem yang sudah di-setting untuk pemenangan paslon tertentu," kata Bambang dalam konferensi pers di Markas Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Februari.

Bambang mengklaim pihaknya menemukan adanya kenaikan jumlah suara dari konversi formulir C1 pada input data Sirekap di banyak tempat pemungutan suara (TPS) secara otomatis.

"Ada logaritma sistem di-setting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50 persen. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu," urai Bambang.

Bambang mencontohkan salah satu dugaan mark up perolehan suara. Dalam formulir C1 yang didokumentasikan pada salah satu TPS di DKI Jakarta, perolehan suara Anies-Muhaimin sebesar 108, Prabowo-Gibran sebesar 74, dan Ganjar-Mahfud sebesar 16 suara.

Namun, saat konversi data ke sistem KPU dalam Sirekap, jumlah suara Prabowo-Gibran yang tercatat melonjak menjadi 748 suara.

"Ini betul-betul bukan sekadar salah menulis, karena mestinya IT atau artificial intelligence yang ada dalam sistem IT KPU itu dia bisa membaca (tanpa kesalahan)," tegas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengaku Timnas AMIN sudah berkali-kali mengirim surat kepada KPU untuk meminta audit terhadap sistem IT penyelenggara pemilu tersebut. Namun, permintaan tersebut tak pernah ditindaklanjuti.

"Jadi, kalau masalah fundamental kayak begitu saja KPU tidak bisa melakukan, ya pantas saja kalau kita mencurigai ada indikasi kuat membangun sistem yang memang sudah diotomatisasi," imbuhnya.