Mantan PM Pakistan Imran Khan Tidak Diizinkan Meninggalkan Sel Isolasi

JAKARTA - Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan tidak diizinkan meninggalkan sel isolasi yang ditempati dan dicabut haknya sebagai tahanan, kata partainya Pakistan Tehreek-e-Insaf.

Khan telah dijatuhi hukuman 34 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam empat kasus. Ia juga telah didiskualifikasi dari pencalonan dalam Pemilihan Umum yang dimulai pada Hari Kamis pekan ini.

Tak hanya itu, ia juga menerima beberapa hukuman, yang terbaru dijatuhkan minggu lalu, setelah pengadilan distrik memutuskan pernikahannya dengan Bushra Bibi melanggar hukum.

"Dia praktis berada di sel isolasi,” kata juru bicara PTI Syed Zulfiqar Bukhari kepada The National News, seperti dikutip 7 Februari.

"Dia tidak diberi 'Kelas A', yang seharusnya didapatkan oleh seorang anggota parlemen dan mantan perdana menteri," sambungnya.

Partai dan pendukungnya mengklaim hukuman tersebut merupakan hukuman atas retorikanya terhadap kekuatan militer Pakistan.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mendesak pihak berwenang Pakistan untuk memastikan proses pemungutan suara yang sepenuhnya bebas dan adil, menyusul keluhan dari PTI mengenai pelecehan dan ketidakmampuan untuk mengadakan demonstrasi serupa dengan partai yang berkuasa sebelumnya dan kandidatnya Nawaz Sharif.

Pihak berwenang telah membantah klaim tersebut.

Bukhari mengatakan, Khan sama sekali tidak diperbolehkan meninggalkan sel penjaranya yang berukuran 8 x 10 kaki, atau sekitar 2,44 x 3,05 meter persegi kecuali untuk kunjungan pengacara.

Meskipun demikian, dia mengatakan Khan secara fisik dan mental "menguatkan dirinya".

"Dia selalu menjadi orang yang mampu bertahan dalam situasi buruk ini," kata Bukhari.

"Dalam hal ini, dia cukup bagus," lanjutnya.

Namun, ada kekhawatiran Khan akan rentan di penjara, terutama karena ancaman keracunan.

"Kami menyerahkan semua tanggung jawab pada penjara itu sendiri untuk menyiapkan makanan untuknya dan memberikannya, karena jika ada sesuatu yang datang dari luar, maka itu bisa berbahaya," urainya.

Diketahui, Khan berkuasa pada tahun 2018 dengan tujuan memerangi korupsi dan memperbaiki perekonomian Pakistan. Namun, dia telah terlibat dalam perselisihan hukum sejak digulingkan dari kekuasaan pada tahun 2022.

Sejak itu, saingan politik Khan – Liga Muslim Pakistan (PML-N) dan Partai Rakyat Pakistan – yang dipimpin oleh dua keluarga politik yang mendominasi politik Pakistan selama beberapa dekade, telah mendapatkan kembali kendali atas negara tersebut.

Sharif, kandidat PML-N, diperkirakan akan memenangkan Pemilu dan menjadi Perdana Menteri Pakistan untuk masa jabatan keempat.

Beberapa hukuman pidana, yang diyakini Khan dan kelompoknya bermotif politik, telah menyebabkan dirinya dilarang mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum.

"Kita akan menghadapi apa yang disebut Pemilu demokratis. Tidak ada yang demokratis dalam hal ini," kata Bukhari.

"Semua hal dilakukan untuk menekan popularitas Imran Khan dan partainya. Dan sayangnya, dunia sedang sepi," tandasnya.