Tak Ada Alokasi Dana, Fasilitas JPL NASA PHK 530 Karyawan
JAKARTA – Laboratorium Propulsi Jet (JPL), fasilitas penelitian milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA), mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi jumlah karyawan.
Pada Selasa, 6 Februari lalu, JPL mengatakan bahwa mereka terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alokasi anggaran NASA yang lebih rendah dan tidak adanya alokasi untuk tahun fiskal 2024 (FY24) dari Kongres.
Sebenarnya, alokasi FY24 dari Kongres belum mencapai keputusan akhir. Namun, Direktur JPL Laurie Leshin mengatakan bahwa kondisi pusat penelitian itu sedang terdesak. Oleh karena itu, mereka harus memangkas lebih banyak karyawan.
“Kami kini berada dalam posisi di mana kami harus mengambil tindakan signifikan lebih lanjut untuk mengurangi pengeluaran kami, yang akan mengakibatkan PHK terhadap karyawan JPL dan pelepasan lebih banyak kontraktor,” kata Leshin dalam keterangan resmi.
Baca juga:
- Startup Teknologi AI Menghadirkan Bando untuk Mengendalikan Mimpi
- Atom Smasher Berharga Rp336,7 Triliun Diusulkan untuk Mengungkap Misteri Alam Semesta
- YouTuber JerryRigEverything Tes Kekerasan Apple Vision Pro, Headset Tidak Sekuat yang Dijanjikan
- Google Desak AS dan Sekutunya untuk Perketat Industri Spyware
Pengurangan tenaga kerja ini akan berdampak pada 530 karyawan di beberapa divisi atau sekitar 8 persen dari jumlah karyawan secara keseluruhan. Tenaga kerja kontraktor, yang telah mengalami PHK, akan dikurangi lagi sebanyak 40 pekerja.
Sebelum mengumumkan kabar PHK, JPL telah berupaya melindungi karyawan mereka dengan membekukan perekrutan, menghapus kontrak Misi Pengembalian Sampel Mars (MSR), hingga memotong beban anggaran di seluruh Lab.
“Sayangnya, tindakan tersebut saja tidak cukup bagi kita untuk melewati sisa tahun fiskal ini. Jadi, dengan tidak adanya alokasi dana, kita sekarang harus bergerak maju untuk melindungi diri dari pemotongan yang lebih besar lagi,” jelas Leshin.
Setelah kabar PHK ini disampaikan, Leshin mengatakan bahwa sebagian besar karyawan harus bekerja dari rumah (WFH) pada Rabu, 7 Februari. Hal ini perlu dilakukan agar seluruh karyawan bisa bekerja dengan nyaman di hari yang penuh tekanan.
Selanjutnya, pimpinan JPL di tingkat divisi dan direktorat akan mengadakan pertemuan mengenai pembaruan tenaga kerja virtual wajib. Dalam pertemuan tersebut, wawasan terkait tindakan dan dampak dari PHK akan dibicarakan.
Ketika pertemuan sudah selesai, seluruh karyawan yang diundang ke rapat pembaruan tenaga kerja virtual akan mendapatkan email. Dalam email tersebut, karyawan akan mengetahui apakah mereka terdampak PHK atau tidak.
Seluruh karyawan yang terkena PHK akan menerima gaji pokok dan tunjangan selama dua bulan meskipun mereka sudah tidak bekerja. Beberapa karyawan juga akan menerima pesangon Caltech jika mereka memenuhi persyaratan.