Pemerintah Matangkan Rencana Pemindahan ASN ke IKN
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan pemerintah sedang mematangkan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) secara menyeluruh ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
"Presiden 'kan memerintahkan membuat skenario komprehensif terkait dengan rencana pemindahan ASN menyeluruh," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam doorstop pasca-Rapat Komite Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) di gedung Bappenas, Jakarta, dilansir ANTARA, Selasa, 30 Januari.
Azwar Anas mengatakan pihaknya sedang mematangkan skenario tersebut, termasuk formasi untuk pemerintah pusat sekitar 250.000 formasi fresh graduate untuk IKN.
Kedua, pihaknya sedang menyempurnakan sistem smart ASN yang akan mengintegrasikan seluruh layanan ASN ke dalam satu smart ASN.
Untuk sementara, kata dia, user single sign on (SSO) yang digunakan ASN memakai identitas kependudukan digital (IKD) sehingga ASN segera membuat IKD agar memperoleh layanan e-kinerja, termasuk pembelajaran dan diklat.
Selain itu, Pemerintah juga mendorong proses integrasi layanan berbagai aplikasi yang ada di kementerian.
"Jadi, ini sedang ‘dipaksa’, targetnya nanti pada bulan Juli seluruh kementerian sudah punya satu portal layanan, terutama pemerintah kabupaten dan kota. Apakah bisa semua? Kami sedang membuat pilot project. Nah, manajemen risiko pembangunan nasional ini menjadi sangat penting dan ini terintegrasi nanti dengan grand design reformasi birokrasi sampai 2025 dan 2045," ucap Azwar Anas.
Baca juga:
- TPN Ganjar Bakal Laporkan Penyidik Polda yang Sita Ponsel-Akun Instagram Aiman ke Propam
- Politik Makan Bakso, Puan Maharani ‘Pamer’ Santap Bakso Bareng Bambang Pacul 3 Mangkok
- Menkumham Soal Status Tersangka Eddy Hiariej Tak Sah: Hormati Putusan Pengadilan, Terserah KPK Tindaklanjutnya
- Polri Tangkap Pimpinan Geng Meksiko Komplotan Perampok yang Tembak WN Turki di Bali
Menpan RB mengatakan pihaknya sedang mendiskusikan bersama Presiden RI Joko Widodo terkait dengan persentase warga lokal di IKN yang menjadi ASN.
"Kami sedang mempertimbangkan atas arahan Bapak Presiden untuk ada persentase masyarakat lokal diberikan ruang khusus untuk menjadi ASN di IKN," ungkapnya.