Pemindahan ASN ke IKN Nusantara Harus Jelas Hitung-Hitungannya

JAKARTA - Presiden RI Jokowi (Jokowi) mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya agar pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN Nusantara berjalan mulus.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam Rakernas Korpri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (3/10/2023).

"Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya,” kata Jokowi.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dituturkan Jokowi untuk pemerataan ekonomi sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris. Dengan demikian, diharapkan tercipta pemerataan ekonomi setelah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Guna mendukung pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara, pemerintah akan mengirim hampir 17.000 ASN, TNI, dan Polri untuk menempati IKN Nusantara.

Pemerintah menyiapkan membangun rumah tapak untuk hunian para menteri di IKN Nusantara. Luasnya mulai dari 390 meter persegi sampai 490 meter persegi tergantung dengan jabatannya. Selain itu rumah susun seluas 98 meter persegi sampai 290 meter persegi juga disiapkan untuk pejabat fungsional, pejabat golongan Eselon 3 dan pejabat golongan Eselon 2.

Anggaran sebesar Rp4,2 triliun untuk pembangunan rumah tapak dan menteri dan rusun ASN telah disiapkan oleh Ditjen perumahan PUPR.

Hitung-Hitungan Harus Jelas

Namun, pemindahan ASN ke IKN Nusantara di Kalimantan memunculkan pemikiran skeptis. Tak sedikit kalangan yang meragukan keberhasilan rencana ini. Apalagi, mengingat waktu yang hanya kurang dari tiga bulan lagi untuk menyambut tahun baru 2024, tapi belum ada tanda-tanda pembangunan tempat tinggal untuk ASN.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan sampai saat ini belum ada kejelasan terkait kompensasi yang diterima ASN yang pindah ke IKN Nusantara.

“Status insentifnya tidak jelas. Apakah rumah yang disediakan di sana cukup untuk ASN yang dipindahkan. Ini semua hitung-hitungannya harus rinci, harus jelas. Kalau tidak jelas, masalah sosialnya sangat tinggi,” kata Agus Pambagio kepada VOI.

“Semuanya harus dihitung dengan sangat baik. Pemindahan ibu kota butuh perhitungan yang matang. Untuk menghindari pengeluaran yang lebih besar, segalanya harus dihitung dengan baik,” imbuhnya.

Sebagian ASN mengaku siap pindah ke IKN Nusantara karena ingin pengalaman baru dan terbiasa merantau, tapi tak sedikit juga yang pesimistis dan ragu dengan semua tawaran yang diberikan pemerintah.

“Melihat kondisi saat ini dan progres pembangunan kayaknya masih akan lama menuju kondisi yang sesuai dengan apa yang pernah disosialisasikan seperti rumah dinas dan lain-lain,” kata seorang ASN, yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Mengenai ASN yang tidak mau dipindahkan, Agus menilai itu hal yang wajar, namun mereka harus siap dengan konsekuensinya.

“Bagi ASN yang menolak pindah, kan harus sesuai dengan janji ASN yaitu bersedia ditempatkan di mana saja, jadi kalau menolak ya harus siap dengan konsekuensinya,” tutup Agus Pambagio.

Tantangan Besar Pemindahan ASN ke IKN Nusantara 

Selain ketidaksiapan infrastruktur, masalah lain juga membayangi rencana pemindahan ASN ke IKN Nusantara. Mereka mengkhawatirkan kondisi IKN Nusantara yang jauh dari nyaman. Mulai dari cuaca panas hingga lokasi dari rencana perumahan yang jauh menuju ke IKN Nusantara.

“Cuacanya panas dan air juga kurang bagus. Untuk menuju ke lokasi ternyata jauh. Walaupun ada tol tapi setelah keluar tol untuk menuju ke IKN jaraknya masih lumayan jauh,” ujar ASN lainnya, yang juga tak bersedia disebutkan identitasnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Bayu Dardias Kurniadi, menilai bahwa menyiapkan seluruh infrastruktur dasar untuk menunjang kehidupan ASN di IKN Nusantara pada 2024 akan menjadi tantangan besar. Apalagi, kebanyakan proyek infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi tidak selesai tepat waktu.

Tantangan menjadi lebih besar karena proyek IKN Nusantara adalah satu-satunya pemindahan ibu kota di seluruh dunia yang melintasi pulau. Berkaca pada pengalaman Malaysia yang memindahkan pusat administrasi dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, negara biasanya mencari kota terdekat untuk melakukan pemindahan besar-besaran.

“Jadi ini berisiko tinggi karena pertama kalinya ada ibu kota yang pindah ratusan kilometer menyeberangi lautan. Tapi apakah itu mungkin saya kira sangat mungkin karena itu sudah menjadi bagian dari pertimbangan dan pilihan kebijakan nasional kita. Hanya saja segala sesuatu harus dipikirkan dengan matang,” jelas Bayu.

Bayu juga menyebut rencana Jokowi menggelar upacara 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara berisiko.

"Kalau misalnya Pak Jokowi berencana melakukan upacara 17 Agustus di IKN tahun depan, itu kok berisiko tinggi. Saya tidak mau mengatakan pesimis, tapi berisiko tinggi,” tandasnya.