Ganjar Ungkit Arahan Jokowi ke Kepala Daerah Agar Netral, Ingatkan Risiko Besar Demokrasi Bila Presiden Kampanye
JAKARTA - Capres Ganjar Pranowo mempersilakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menteri memihak dan ikut berkampanye di Pilpres 2024.
"Ya, silakan saja karena beliau sudah menyampaikan itu," ujar Ganjar di Stadion Golo Dukal, Langke Rembong, Manggarai, NTT, dilansir ANTARA, Jumat, 26 Januari.
Menurut Ganjar, tak ada aturan yang melarang presiden berkampanye. Namun, kata dia, sikap tersebut mengambil risiko besar dalam demokrasi.
"Secara regulasi tidak melanggar, hanya memang ketika situasinya mungkin agak berbeda, semua akan membandingkan pada saat kami di-briefing gubernur, kepala daerah semua harus netral," jelasnya.
"Akan tetapi, kondisi ini akan mengambi risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," sambung dia.
Baca juga:
- Tegaskan Lagi Presiden Boleh Kampanye, Jokowi Sampai Print Kertas Bertuliskan Pasal UU Pemilu
- Polri: 10 Terduga Teroris di Jateng Jaringan JI
- Ganjar Dukung Mahfud Segera Keluar dari Kabinet Jokowi: Akan Jadi Contoh Bagi Lainnya
- Muhaimin: Kalau Berpihak Harus Cuti Segera, Pak Jokowi Tolong Belajar dari Pak SBY
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Jokowi mengatakan hal itu ketika menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung peserta Pilpres 2024.