Kadis SDA Baru Jakarta Satukan Ahok dan Anies, Minta Dikotomi Naturalisasi-Normalisasi Tidak Lagi Ada
JAKARTA - Kepala Dinas Sumber Daya Air (Kadis SDA) DKI Yusmada Faizal meminta publik untuk tidak membedakan istilah naturalisasi dengan normalisasi sungai dalam program pengendalian banjir.
Hal ini Yusmada ucapkan usai dirinya dilantik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Kepala Dinas SDA DKI Jakarta.
"Enggak ada lagi dikotomi naturalisasi dan normalisasi," kata Yusmada di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Februari.
Menurut Yusmada, naturalisasi dan normalisasi merupakan program yang memastikan adanya saluran yang cukup menampung air ketika musim penghujan. Tujuannya meminimalisasi limpasan air ke pemukiman.
"Naturalisasi dan normalisasi itu kaitannya adalah saluran-saluran air itu kita pastikan dalam kapasitas yang cukup. Soal penangananya nanti bisa cara-cara yang natural atau bisa sheet pile penahan dinding tebing, itu konstruksinya," jelas Yusmada.
Pada tahun ini, normalisasi atau naturalisasi akan dilakukan di aliran Sungai Ciliwung dan Kali Sunter.
Sejak tahun lalu, Pemprov DKI sudah mengurus proses pembebasan lahan pemukiman di bantaran kali demi bisa melancarkan program tersebut.
Sementara, pengerjaan konstruksi sungai berada di tangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Dulu ada Rp340 miliar (pembebasan lahan) yang sudah kita selesaikan. Tahun ini akan ada anggaran sekitar Rp1 triliun untuk bebaskan kali itu, dengan waduk-waduk," tuturnya.
Baca juga:
- Wagub Riza Patria Minta Hotel Hingga Restoran Sediakan Parkiran di Tempat Tinggi, Biar Insiden Kemang Tak Terulang
- Banjir Jakarta Surut, Anies Baswedan Copot Kepala Dinas yang Urus Penanganan Banjir
- Prof Indriyanto: Hubungan Rizieq dengan ISIS Harus Dibuktikan
- Menantikan Titah Jendral Listyo Sigit Mengungkap Tabir Tewasnya 6 Laskar FPI
Sebagai pengingat, penggunaan istilah normalisasi dengan naturalisasi sungai sering menjadi perdebatan. Padahal, keduanya sama-sama memiliki tujuan pelebaran badan sungai.
Konsep normaliasasi sungai, mudahnya, adalah membetoni sungai. Program ini telah dilaksanakan sejak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI.
Sementara, pada masa awal jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI, Anies menyebut naturalisasi adalah mengembalikan daerah serapan sekitar badan sungai dengan menyediakan tanah serta pepohonan di sepanjang badan sungai.
"(Program pengendali banjir) salah satunya ada soal naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik. Bagaimana mengamankan tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan," kata Anies, pada Rabu, 7 Februari 2018.