Mutiara Baswedan Soroti Banyaknya Penegakan Hukum yang Tebang Pilih
JAKARTA - Mutiara Annisa Baswedan menyoroti masih banyaknya kasus penegakan hukum yang "tebang pilih" atau tidak merata, sehingga ke depannya harus diperbaiki oleh pemerintah.
Sang putri sulung dari calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan kasus penegakan hukum di Indonesia masih belum tegak seadil-adilnya, bahkan cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
"Banyak sekali kasus yang justru perlu orang dalam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Misalnya masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pembunuhan, yang akhirnya tidak ditangani karena tidak punya 'orang dalam'," kata Mutiara dalam program siniar atau podcast dengan ANTARA TV di Jakarta, Selasa, 9 Januari.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan, fenomena "orang dalam" itu harus dihapuskan, sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa menunggu embel-embel lain untuk ditegakkan.
Selain penegakan hukum, perempuan yang kerap disapa Tia itu juga menyoroti terkait kebebasan berpendapat yang semakin menurun di Indonesia.
Baca juga:
- Sarkas Prabowo ke Anies soal Nilai 11 dari 100: Alhamdulillah, Itu Luar Biasa dari Orang yang Saya Beri Kebaikan
- Ganjar soal Bansos Disebut Wapres Melestarikan Kemiskinan: Kita Perlu KTP Sakti
- Kasus Roy Suryo Tuding Gibran Dibantu Alat Dengar Saat Debat Cawapres, Polri Periksa 4 Ahli
- PVMBG: Status Gunung Marapi Naik ke Level Siaga
Di negara demokrasi seperti Indonesia, seharusnya masyarakat bebas dalam menyampaikan pendapat untuk mengkritik pemerintah, bukan malah takut dan khawatir untuk bersuara.
"Seharusnya masyarakat bisa mengkritik pemerintah dan menyampaikan pendapat dengan tenang, karena Indonesia adalah negara demokrasi. Selama masyarakat menyampaikan kritik itu masih ketakutan, itu masih menjadi masalah menurut aku," tutur dia.
Menurutnya, saat ini sudah banyak masyarakat atau anak muda yang berani menyampaikan pendapat untuk mengkritik pemerintah, tetapi justru banyak ditangkap atau diintimidasi oleh oknum aparat.
Selayaknya negara memastikan siapa pun yang bersuara, harus dijamin pula keamanan dan kenyamanannya, meskipun yang dikritik adalah pemerintah.
"Jadi masalahnya bukan cuma apakah anak muda berani bersuara atau tidak, tetapi apakah negara memfasilitasi untuk bisa bersuara dan berpendapat secara bebas," imbuh putri dari Fery Farhati itu.