CEO Robin AI: Kunci Mengatasi Risiko 'Halusinasi AI' adalah Kehadiran Manusia
JAKARTA - Richard Robinson, CEO Robin AI, asisten hukum berbasis kecerdasan buatan (AI), mengatakan bahwa kunci untuk mengurangi risiko "halusinasi AI" adalah manusia, bukan teknis. Dia menekankan bahwa para profesional hukum tidak boleh menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) tanpa pengawasan yang tepat.
Dalam wawancara dengan Cointelegraph, Robinson menekankan bahwa meskipun kuat, AI bukanlah pengganti untuk kualitas manusia seperti penilaian. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang repetitif, tetapi hasilnya harus diperiksa daripada dianggap sebagai produk final.
"Halusinasi AI" merujuk pada kejadian di mana sistem AI menghasilkan output, interpretasi, atau prediksi yang tidak akurat atau salah. Ini menyoroti potensi algoritma AI untuk menghasilkan hasil yang berbeda dari kenyataan atau hasil yang diharapkan, menyebabkan kesalahan atau kesalahpahaman dalam fungsinya.
Pada Oktober 2023, ilmuwan dari University of Science and Technology of China dan Tencent's YouTu Lab mengembangkan alat untuk melawan "halusinasi AI".
Robin AI adalah alat AI khusus yang dilatih untuk memahami dokumen hukum, didukung oleh asisten kecerdasan buatan Claude 2.1 dari Anthropic. Robin AI mengumumkan bahwa mereka berhasil mengumpulkan 26 juta dolar AS (Rp400 miliar) dalam pendanaan Seri B, yang dipimpin oleh perusahaan investasi berbasis Singapura, Temasek.
CEO tersebut menyatakan bahwa perusahaan tidak setuju bahwa AI merendahkan martabat layanan hukum, karena teknologinya berfokus pada mendukung pekerjaan pengacara bukan menggantikannya.
"Kami menyebut perusahaan kami Robin (yaitu, mitra Batman!) dan menyebut produk kami sebagai copilot karena kami percaya teknologi ini tentang melengkapi dan mendukung pengacara daripada menggantikan mereka," kata Robinson.
Baca juga:
Menanggapi pemilihan Anthropic sebagai mitra peluncuran daripada pesaing OpenAI, Robinson mengatakan bahwa Robin AI menemukan fitur dari model bahasa besar mereka, seperti jendela konteks yang lebih besar, lebih cocok untuk menganalisis dokumen hukum yang panjang dan kompleks.
Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, John Roberts, merilis laporan akhir tahun pada 31 Desember 2023, mengatakan bahwa ia memprediksi AI akan berdampak signifikan pada pekerjaan hukum.
Menurut Roberts, AI dapat "tanpa keraguan membantu" sistem peradilan saat ini untuk mendorong tujuan penerapan Federal Rules of Civil Procedures untuk mencapai penyelesaian kasus yang "adil, cepat, dan hemat biaya.