Anies Kritik Program Jokowi Food Estate dan IKN, Ini Analisis Pengamat

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik dua program Jokowi yakni food estate atau lumbung pangan dan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Anies menilai, food estate tidak menyejahterakan petani lantaran produksi dari program tersebut dikuasai  secara terpusat.

Anies lantas menyebut kepastian hasil dari food estate hanya bisa dinikmati oleh yang berada di kawasan lumbung pangan itu.

Untuk menggantikan program food estate, Anies menawarkan solusi lain yaitu contract farming yang sudah dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai program nasional untuk Indonesia.

Menurutnya, program contract farming yang sudah dijalankan oleh Pemprov DKI dapat memberdayakan petani.

Sedangkan pemindahan ibu kota negara IKN, menurut Anies akan memunculkan ketimpangan baru, bukan malah pemerataan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Cecep Hidayat menilai, kritikan Anies memunculkan anggapan Anies bertindak tanpa bicara semata alias lip service.

"Kalau food estate ini memang sudah dikritik juga oleh Sekjen PDIP Hasto Krisyanto, kegagalan dari mentan yang kemudian dibawa ke ketahanan pangan," kata Cecep, Rabu, 6 Desember.

“Kenapa langsung dikritisi sekarang, evaluasi dari Jokowi dan juga menteri yang lain bilang, itu butuh waktu lama dan nggka langsung berhasil," lanjut Cecep.

Begitu pun dengan pemindahan ibu kota negara, yang dinilai membutuhkan biaya yang sangat besar dan masih terbatasnya investor asing.

"Memang sudah digaungkan beberapa tahun yang lalu. Tapi kemudian kan sampai sekarang belum ada investor asing yang mau berinvestasi di sana, sampai Jokowi ke Amerika itu belum ada investor asing," katanya.

Cecep menilai nantinya Anies bisa melakukan perubahan sesuai janji kampanyenya.

“Iya bisa saja, ini kan yang penting Anies itu berbeda, ada diferensiasi atau perubahan, mungkin dalam praktiknya hanya berubah dikit, seperti Contract Farming itu," kata Cecep.