Pemerintah Inggris Usulkan Panduan Baru Verifikasi Usia untuk Konten Pornografi Online Gunakan AI

JAKARTA - Pada Selasa, 5 Desember Inggris mengusulkan panduan baru untuk verifikasi usia guna melindungi anak-anak dari akses ke konten pornografi online. Muncul  saran untuk menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menentukan apakah seorang penonton terlihat memiliki usia yang sah.

Undang-undang baru yang baru disahkan, yaitu Undang-Undang Keamanan Online, mensyaratkan situs dan aplikasi yang menampilkan atau mempublikasikan konten pornografi untuk memastikan bahwa anak-anak biasanya tidak dapat mengakses pornografi melalui layanan mereka. Usia legal untuk menonton pornografi di Inggris adalah 18 tahun atau lebih.

Rata-rata anak-anak pertama kali melihat pornografi online pada usia 13 tahun, sementara hampir seperempatnya menemui hal tersebut pada usia 11 tahun. Bahkan  satu dari sepuluh anak bahkan pada usia 9 tahun. Ini didapat dari  studi 2021-2022 yang dilakukan oleh Kantor Komisioner Anak-anak untuk Inggris.

"Terlepas dari pendekatan mereka, kami mengharapkan semua layanan untuk menawarkan perlindungan yang kuat kepada anak-anak agar tidak secara tidak sengaja menemui pornografi, dan juga menjaga hak privasi dan kebebasan bagi orang dewasa untuk mengakses konten legal," kata CEO regulator media Ofcom, Melanie Dawes.

Regulator tersebut menggambarkan saran tentang estimasi usia wajah dengan menggunakan AI untuk menganalisis fitur penonton. Hal itu kemungkinan akan memerlukan pengguna untuk mengambil selfie di perangkat dan mengunggahnya.

Badan pengawas itu mengatakan panduan yang diusulkannya juga mencakup pencocokan identifikasi foto, yang mensyaratkan pengguna mengunggah foto ID seperti paspor atau SIM untuk membuktikan usia mereka, dan pemeriksaan kartu kredit.

Saran lainnya adalah open banking, di mana pengguna dapat memberikan persetujuan kepada bank mereka untuk berbagi informasi dengan situs porno online untuk mengkonfirmasi bahwa mereka berusia di atas 18 tahun.

Institut Ekonomi, sebuah lembaga pemikir pasar bebas, mengatakan bahwa verifikasi usia yang wajib, mengancam privasi pengguna dan akan mengakibatkan penggunaan data yang lebih sensitif oleh pihak ketiga yang dapat menyebabkan pelanggaran dan penyalahgunaan.

Regulator mengatakan metode yang lebih lemah seperti pernyataan usia sendiri, metode pembayaran online yang tidak memerlukan usia 18 tahun, dan pernyataan atau peringatan, tidak lagi memenuhi standar dalam panduan baru mereka.

Ofcom mengatakan bahwa mereka berharap dapat menerbitkan panduan final mereka pada awal 2025.