Indonesia Darurat Pornografi Anak 3 Tahun Terakhir

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyatakan Indonesia mengalami kondisi darurat pornografi anak dalam kurun waktu tiga tahuh terakhir.

Ketua KPAI AI Maryati Solihah menyebut, kondisi tersebut didasari berbagai data dan fakta, satu di antaranya banyak kasus pornografi anak yang diungkap kepolisian.

"KPAI menyebut tiga tahun terakhir adalah situasi darurat pornografi yang kemudian diikuti dengan berbagai pengungkapan aparat penegak hukum yang menunjukan bahwa kompleksitas anak-anak kita masuk di dalam industri pornografi ini sudah sangat meluas dan bahkan masuk antar berbagai negara," ujar Ai kepad wartawan, Jumat, 31 Mei.

Ai mulai menyinggung data yang disampaikan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPAT) soal adanya aliran dana ratusan miliar miliar pada 2022. Uang itu hasil dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pornografi anak.

"Kita masih ingat ketika PPATK merilis di 2022 bahwa jumlah dana Rp114 miliar dalam satu tahun itu dihasilkan dari salah satunya TPPO dan pornografi anak," sebutnya.

"Hari ini di tahun 2024 masih baru di akhir bulan Mei ini, satu per satu kasus sudah menunjukan angka yang fantastis hampir ratusan juta dan bahkan waktu itu kita mendengar DPR menyampaikan hampir Rp200 triliun baru satu caturwulan, artinya bulan Mei itu juga dihasilkan pornografi anak, TPPO dan judi online," sambungnya.

Kemudian, mengenai Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan FBI yang mengungkap kasus pronografi. Di mana, anak-anak dijadikan pemeran dalam konten asusila tersebut.

Selain itu, ada juga kasus penjualan konten asusila anak yang diungkap Polda Metro Jaya. Satu orang yakni Deky Yanto ditetapkan tersangka.

Di kasus itu, tersangka disebut telah menyebarkan atau menjual 2.010 konten asusila anak secara online sejak 2022.

"Indobocil yang disebut, saya yakini ini sepenuhnya adalah talen anak Indonesia dan ini adalah kepentingan besar. Tadi itu disebutkan baik itu pemulihan, pengembalian anak-anak kembali bisa hidup dengan wajar. Ini yang menjadi target utama harus kita kembalikan kepada anak-anak yang butuh perlindungan," kata Ai.