Tegas Tolak Rencana Pembangunan Zona Penyangga, PM Palestina: Kami Menghadapi Pendudukan Kembali Gaza

JAKARTA - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada pertemuan kabinet di Ramallah mengatakan, Israel kembali mencoba menduduki Jalur Gaza dan menyusun rencana untuk membangun zona penyangga di wilayah tersebut, sesuatu yang tegas ditolaknya dan menyerukan dunia internasional melakukan hal yang sama.

"Kami menghadapi pendudukan kembali Jalur Gaza dan rencana untuk membangun zona penyangga di dalamnya. Kami sepenuhnya menolak rencana ini dan menyerukan seluruh dunia untuk menolaknya," lapor kantor berita Palestina WAFA mengutip pernyataan perdana menteri, dikutip dari TASS 5 Desember.

"Zona penyangga merusak (struktur) Jalur Gaza, padahal wilayahnya harus diperluas berdasarkan resolusi PBB," tambahnya.

Menurut PM Shtayyeh, luas daerah kantong tersebut dulunya sekitar 555 kilometer persegi, namun saat ini luasnya hanya 364 kilometer persegi.

Sebelumnya, The Times of Israel  mengutip seorang pejabat Israel melaporkan, negara itu tidak memiliki rencana untuk mempertahankan pasukan di daerah kantong tersebut setelah operasi darat berakhir.

Namun, mereka sedang mendiskusikan pembentukan "zona penyangga keamanan" di perbatasan dengan Gaza. Menurut surat kabar tersebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyampaikan rencana ini dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

"Israel menginginkan zona penyangga antara Gaza dan Israel dari utara ke selatan untuk mencegah Hamas atau militan lainnya menyusup atau menyerang Israel," kata seorang pejabat senior keamanan regional, salah satu dari tiga sumber regional yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, dikutip dari Reuters.

Ketika ditanya tentang rencana zona penyangga, Ophir Falk, penasihat kebijakan luar negeri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan kepada Reuters: "Rencananya lebih rinci dari itu. Ini didasarkan pada proses tiga tahap."

Menguraikan posisi pemerintah Israel, ia mengatakan tiga tahap tersebut adalah penghancuran Hamas, demiliterisasi Gaza, dan deradikalisasi wilayah kantong tersebut.

"Zona penyangga mungkin menjadi bagian dari proses demiliterisasi," katanya. Dia menolak memberikan rincian ketika ditanya apakah rencana tersebut telah diajukan dengan mitra internasional, termasuk negara-negara Arab.

Sementara itu, seorang pejabat AS, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan Israel telah "mengajukan" gagasan zona penyangga tanpa mengatakan kepada siapa. Namun, pejabat tersebut juga mengulangi penolakan Washington terhadap rencana apa pun yang mengurangi luas wilayah Palestina.

Diketahui, Yordania, Mesir dan negara-negara Arab lainnya telah menyuarakan kekhawatiran bahwa Israel ingin mengusir warga Palestina dari Gaza, mengulangi perampasan tanah yang dialami warga Palestina ketika Israel didirikan pada tahun 1948. Pemerintah Israel menyangkal tujuan tersebut. Pasukan Israel terakhir menarik diri dari wilayah kantong tersebut pada tahun 2005.

Terpisah, dua sumber keamanan Mesir mengatakan Israel telah mengemukakan gagasan tersebut dalam pembicaraan mediasi dengan Mesir dan Qatar, untuk melucuti senjata Gaza utara dan mendirikan zona penyangga di Gaza utara dengan pengawasan internasional.

Sumber tersebut mengatakan beberapa negara Arab menentang hal ini. Meskipun negara-negara Arab mungkin tidak menentang penghalang keamanan antara kedua belah pihak, ada perselisihan mengenai lokasinya, tambah mereka.