Melissa Barrera Suarakan Pro-Palestina, 1300 Artis Tuntut Kebebasan Berekspresi Pelaku Hiburan
JAKARTA - Lebih dari 1300 artis dan aktor menandatangani surat tanda dukungan atas sensor terhadap artis yang membicarakan Palestina. Hal ini dilakukan setelah Melissa Barrera dipecat dari produksi Scream 7 setelah menyatakan dirinya Pr0-Palestina.
Surat ini dirilis oleh Artists for Palestine UK pada Kamis, 30 November. Sederet aktor dan aktris kenamaan seperti Olivia Colman, Harriet Walter, Aimee Lou Wood, Siobhan McSweeney, Paapa Essiedu.
Kemudian Youssef Kerkour, Nicola Coughlan, Lolly Adefope, dan sutradara Emma Seligman turut menyuarakan dukungan mereka.
“Ini termasuk dengan ancaman dan target dari hidup para pekerja seni yang mengekspresikan solidaritas dengan Palestina, termasuk membatalkan penampilan, screening, sesi bicara, dan peluncuran buku,” begitu bunyi salah satu surat.
Melissa Barrera tidak akan tampil dalam film terbaru franchise Scream. Sejak serangan teror Hamas pada 7 Oktober dan serangan Israel ke Gaza. Melissa Barrera menyuarakan dukungan kepada Palestina di tengah perang melawan Israel. Ia bahkan membagikan kabar terbaru dan aktif bersuara kepada pengikut media sosial.
Baca juga:
Komentar Barrera dianggap antisemit dan hasutan kebencian oleh rumah produksi, sehingga rumah produksi menganggap mereka tidak toleransi terhadap tindakan sang aktris.
Selain Melissa Barrera, kasus pembatalan pameran seniman Ai Wei di London setelah postingannya di media sosial tentang Gaza, pemecatan pemimpin redaksi David Velasco dari publikasi seni Artforum; dan penulis Palestina Adania Shibli tidak diundang menerima penghargaan LiBeraturpreis di pameran buku Frankfurt.
"Kebebasan berekspresi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa adalah tulang punggung kehidupan kreatif kami, dan sebuah fundamental bagi demokrasi,” katanya.
Surat itu juga berisi seruan untuk menindak di sektor seni seperti memperluas karya seniman Palestina, menuntut gencatan senjata permanen, serta menolak kolaborasi dengan badan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
"Jika kita tetap diam ketika menghadapi ketidakadilan dan memburuknya krisis kemanusiaan, maka ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban moral," katanya.