11 GOR Tempat Logistik Pemilu di Jakarta Belum Bisa Dipakai, KPU: Seharusnya Tak Direvitalisasi di Tahun Pemilu

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengadukan masalah kekurangan tempat penyimpanan logistik dan rekapitulasi Pemilu 2024 kepada DPRD DKI Jakarta.

Dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi DKI Jakarta Nelvia Gustina menyebut, Pemprov DKI Jakarta telah meminjamkan semua gelanggang olahraga (GOR) tiap kecamatan untuk tempat penyimpanan logistik pemilu.

Namun, masih ada 11 GOR yang masih direvitalisasi dan belum selesai terbangun kembali. Terdapat GOR yang tidak layak menjadi tempat penyimpanan logistik. Nelvia menyayangkan hal itu.

"Kesediaan tempat rekapitulasi dan tempat penyimpanan kotak suara di kecamatan ini yang sedang kita bahas terus dengan Pemprov. Kita sudah berkoordinasi dengan Aspem (Asisten Pemerintahan Setda DKI), tapi masih ada 12 tempat yang memerlukan perhatian kita," kata Nelvia di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, 28 November.

Saat ini, KPU kabupaten/kota di Jakarta telah menerima logistik tahap 1 yang berisi kotak suara, bilik suara, dan segel plastik untuk tiap tempat pemungutan suara (TPS).

Seharusnya, logistik ini diserahkan di tiap kecamatan pada 1 Desember 2023. Namun, Nelvia menyayangkan masih ada kecamatan yang belum memiliki tempat penyimpanan logistik akibat GOR yang direvitalisasi tersebut.

Padahal, dalam amanat undang-undang, pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas lokasi penyimpanan logistik kepemiluan untuk digunakan panitia pemilihan kecamatan (PPK) selama tahapan pemilu.

"GOR ini direvitalisasi di tahun pemilu. Menurut kita, seharusnya kalau perencanaannya matang, tidak direvitalisasi di tahun pemilu karena itu seharusnya bisa kita gunakan sebagai tempat rekapitulasi," ungkap Nelvia.

Saat ini, KPU DKI Jakarta masih berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk mencari solusi alternatif tempat penyimpanan logistik pemilu. Sudah ada beberapa tempat pengganti GOR yang ditawarkan Pemprov DKI seperti aula gedung pemerintah hingga bangunan bekas sekolah.

Hanya saja, masih ada dua kecamatan, yakni di Mampang dan Kebayoran Lama yang belum menemui solusi alternatif tempat logistik dan rekapitulasi pemilu. Beberapa GOR yang dipakai di kecamatan lain juga masih membutuhkan perbaikan minor.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata berharap DPRD DKI Jakarta untuk bisa mendorong Pemprov DKI menyelesaikan permasalahan ini demi kelancaran pelaksanaan kontestasi pemilu di Jakarta.

"Kami mohon koordinasi, kerja samanya dengan pimpinan dewan untuk bisa dibantu mengenai tempat rekapitulasi," tutup Wahyu.