Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Sekretariariat Negara (Kemensetneg) menolak permohonan peminjaman Wisma Atlet Kemayoran untuk dijadikan gudang logistik dan tempat rekapitulasi Pemilu 2024 untuk Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nelvia Gustina. Nelvia menyebut, penolakan ini menindaklanjuti surat pengajuan yang dilayangkan Pemprov DKI kepada Kemensetneg karena Kecamatan Kemayoran saat ini masih belum memiliki gudang logistik dan tempat rekapitulasi yang memadai.

"Surat permohonan pinjam pakai kita sudah ditolak. Alasannya karena sedang renovasi," kata Nelvia dalam pesan singkat, Rabu, 27 Desember.

Akibat penolakan tersebut, saat ini KPU menggunakan ruangan di lantai 3 dan 4 kantor Kecamatan Kemayoran untuk menaruh logistik Pemilu 2024 untuk sementara waktu, sebelum hari pencoblosan.

Ke depannya, KPU mendorong Pemprov DKI untuk menyediakan lokasi alternatif yang bisa digunakan sebagai tempat rekapitulasi hasil pemungutan suara. Mengingat, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi tempat penyimpanan logistik dan rekapitulasi hasil pemilu di daerahnya masing-masing.

"Untuk tempat rekapitulasi tingkat kecamatan kita mendorong percepatan renovasi GOR Kemayoran," ucap Nelvia.

Sementara, satu kecamatan lain yang sempat dilaporkan belum memiliki gudang logistik yakni Kecamatan Mampang. Kini, Kementerian Ketenagakerjaan telah bersedia meminjamkan gedung vokasi Dirjen Binalavotas Kemenaker untuk digunakan.

Diberitakan sebelumnya, Komisi A DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk segera mencarikan solusi atas kekurangan tempat penyimpanan logistik dan rekapitulasi Pemilu 2024.

Persoalan ini diadukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta telah meminjamkan semua gelanggang olahraga (GOR) tiap kecamatan untuk tempat penyimpanan logistik pemilu.

Namun, masih ada sejumlah GOR yang masih direvitalisasi dan belum selesai terbangun kembali. Beberapa kecamatan telah mendapat gudang logistik alternatif, namun masih ada tiga kecamatan di Jakarta yang belum memiliki gudang logistik dan rekapitulasi.

“Tempat rekapitulasi suara ini hal yang sangat penting. Ini harus benar-benar ada solusi,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.