Komisi VI DPR Beri 5.000 Paket Bantuan untuk Cegah Stunting di Kota Depok
JAKARTA - Program makanan stunting atau pemberian makanan tambahan (PMT) di Kota Depok menuai polemik. Hal ini karena menu makan yang diberikan hanya berisi sop, tahu dan nugget. Padahal anggaran untuk satu paket makanan mencapai Rp18.000.
Merespons polemik ini, Anggota DPR RI Intan Fauzi menggandeng mitra Komisi VI DPR, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rajawali Nasional Indonesia (RNI)-ID Food dan PT Pos Indonesia (Persero) menyerahkan sekitar 5.000 paket bantuan.
Adapun paket bantuan yang diberikan berupa satu ekor ayam segar dan satu tray telur ayam yang berisi 10 butir per KK. Bantuan diberikan bertahap sejak Rabu 22 November hingga Jumat 24 November di Kecamatan Beji, Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung, Limo, Pancoran, Sawangan, Sukmajaya dan Tapos.
Intan berharap bantuan pangan yang berikan dapat menangani stunting di Kota Depok. Meskipun diakuinya angka stunting di kota tersebut sudah baik.
“Walaupun angka Stunting di Kota Depok sudah baik tapi tetap konsumsi pangan yang bergizi sangat dibutuhkan bagi masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat, 24 November.
Terkait dengan program penanganan stunting, Intan mengatakan harus dilakukan secara kolaboratif, dari pusat turun ke bawah dan melibatkan pemerintah daerah serta BUMN.
Karena itu, ia menilai penanganan stunting tidak bisa dilaksanakan sendirian oleh Pemerintah Kota Depok. Apalagi jika berbicara alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), jumlahnya kurang memadai.
“Alokasi anggaran dari pemerintah kota, kemudian ditunjang anggaran dari APBN dan pendampingan dari BUMN, tentu akan lebih maksimal dalam pelaksanaan penanganan stunting,” ujar Intan.
Baca juga:
Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga sangat konsen untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, bahkan memasang target penurunan mencapai 14 persen hingga 2024. Ia juga meminta program intervensi penurunan stunting segera dilakukan secara terintegarasi dan tepat sasaran.
Khusus untuk keterlibatan BUMN, Intan menyatakan bahwa perusahaan pelat merah milik pemerintah itu tidak hanya mencari untung dalam menjalankan roda bisnisnya. Akan tetapi juga ada fungsi sosial, salah satunya mengentaskan angka stunting di tengah-tengah masyarakat.
“Saya meminta agar amanah dari program pemerintah dimanfaatkan dengan baik dan benar, untuk gizi yang maksimal bagi anak-anak kita agar kelak menjadi pemimpin hebat di masa mendatang,” tuturnya.