Sri Mulyani Minta Aset Negara Jangan Dibiarkan Tidur tapi Harus Bekerja Keras
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan negara bukan hanya berasal dari pajak dan utang. Tetapi juga berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan aset-aset negara dan lelang.
Oleh sebab itu, Ia meminta Kementerian/Lembaga agar dapat mengelola dan memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN) dengan optimal sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian.
"Seharusnya aset itu tidak tidur, tapi aset harus bekerja keras, sehingga dia memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian," ujar Sri Mulyani dalam acara Anugerah Reksa Bandha di kantornya, Jakarta, Rabu 22 November
Oleh sebab itu, Sri Mulyani meminta pihaknya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk terus melakukan piloting untuk mengukur kinerja dari masing-masing aset negara.
"Dalam rangka kita terus meningkatkan kultur budaya menjaga aset negara ini, maka kita juga terus melakukan edukasi, sosialisasi mengenai pentingnya peranan aset negara," ujarnya.
Menurut Sri Mulyani aset negara bukan hanya sekadar koleksi aset yang berada dalam neraca keuangan. Tetapi juga sebagai aset yang mampu menciptakan nilai tambah dalam perekonomian.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah akan terus mengoptimalkan pengelolaan aset negara sebagai salah satu sumber penerimaan. Selain itu, Ia menargetkan pada 2024 seluruh BMN akan tersertifikasi seluruhnya dan mempermudah pelacakan pengelolaannya.
Baca juga:
Dalam mengelola dan mendokumentasikan seluruh aset negara, Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) juga untuk terus memantau hingga mengupdate kinerja aset-aset negara yang dimiliki, termasuk efisiensi perawatannya.
"Ini juga merupakan salah satu cara edukasi publik bahwa keuangan negara tidak sekedar pajak, bea cukai, utang, namun juga ada aspek belanja dan aset kekayaan negara yang bermanfaat bagi perekonomian," katanya.
Sri Mulyani berharap sertifikasi aset-aset negara akan dapat selesai di 2024, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat memahami dan mengetahui, mana aset milik negara yang ada dalam buku keuangan pemerintah.
"Dari sisi tata laksana, dan tata kelola juga kita tertibkan dengan sertifikasi BMN, terutama untuk tanah yang ditargetkan dapat selesai pada 2024,"jelasnya.