Kemendagri: Masalah di Perbatasan Bisa Diselesaikan Lewat Kerja Sama
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bisa diselesaikan dengan baik melalui kerja sama.
Hal itu disampaikan Suhajar saat memberikan sambutan pada acara The 44th Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee On The Demarcation And Survey Of The International Boundary Between Indonesia (Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat) and Malaysia (Sabah dan Sarawak) di Bogor, Jawa Barat, Selasa 21 November.
“Diharapkan kita semua dapat terus menjaga api semangat dalam menjaga perbatasan dalam bidang survei demarkasi dalam keadaan apa pun seperti saat ini,” katanya, disitat Antara.
Sebagai Ketua Panitia Nasional Survei dan Penegasan Batas Internasional Indonesia-Malaysia, dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, baik dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Malaysia atas terselenggaranya Persidangan Ke-44 Panitia Nasional Survei dan Penegasan Batas Internasional antara Republik Indonesia – Malaysia Tahun 2023 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia.
Adapun setelah wabah pandemi COVID-19 melanda, acara tersebut bisa diadakan secara langsung.
“Kami menyadari bahwa dengan penundaan pelaksanaan Persidangan Ke-44 Joint Indonesia-Malaysia akibat pandemi COVID-19, banyak kegiatan survei demarkasi dan permasalahan yang belum dibahas dan terlaksana oleh kedua negara, salah satunya adalah penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) Sektor Timur dan Survei Investigation, Refixation and Maintenance (IRM),” tuturnya.
Dia melanjutkan kegiatan tersebut sangat penting untuk terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan harus terus ditingkatkan kualitasnya. Hal ini dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah negara masing-masing dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat kedua negara di kawasan perbatasan.
Suhajar meyakini kedua belah pihak berkomitmen untuk mencari solusi bersama dan menyelesaikan permasalahan dalam upaya penegasan garis batas negara Indonesia-Malaysia.
“Pada kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Malaysia pada tanggal 7 sampai 8 Juni 2023, kedua pemimpin negara telah bersepakat agar 4 isu penyelesaian batas negara RI-Malaysia, yaitu, OBP Pulau Sebatik, OBP Sungai Sinapad-Sesai, Perairan Barat Pulau Sebatik (new West Pillar Ke AA2 Pillar) dan Kawasan Intertidal di Timur Pulau Sebatik dapat diselesaikan pada bulan Juni 2024,” ungkap Suhajar.
Baca juga:
- Firli Dinilai Seret KPK Terkait Dugaan Pemerasan SYL, Novel Baswedan: Padahal Dia yang Bermasalah!
- Bareskrim Surati Pemprov DKI, Rekomendasi Cabut Izin Usaha KLOUD Sky Dining & Lounge
- Ganjar Beri Rapor Merah Penegakan Hukum Era Jokowi, Puan Yakin Berdasarkan Data
- Hampir Seratus Saksi dan Ahli Sudah Diperiksa untuk Temukan Tersangka Pemerasan SYL
Sehubungan dengan hal tersebut, sambungnya, kedua negara diharapkan dapat menyelaraskan semua aktivitas yang diperlukan agar dapat sesuai dengan target di bulan Juni 2024.
Kemudian, ujar dia, hal-hal yang telah terencana diharapkan bisa disepakati secara bersama-sama sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada kendala yang berarti.
“Semoga kehadiran saya akan memperkuat hubungan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam bidang survei dan demarkasi yang sudah terjalin agar menjadi lebih baik untuk ke depannya,” ujarnya.
Selain itu, atas nama Pemerintah Indonesia, Suhajar mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi dari Malaysia yang hadir di Kota Bogor. Dia berharap para tamu undangan bisa menikmati keindahan dan keunikan Kota Bogor.
“Semoga persidangan dapat berjalan sukses dengan suasana penuh persahabatan dan dapat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang mengakomodasikan kepentingan bersama bagi kedua negara,” pungkasnya.