Menko Polhukam Kukuhkan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM
JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengukuhkan Gugus Tugas Nasional (GTN) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai kelanjutan dari diluncurkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan HAM.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin, 6 November 2023, Menkopolhukam RI secara resmi mengukuhkan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM,” kata Mahfud dilansir ANTARA, Senin, 6 November.
Saat mengukuhkan GTN Bisnis dan HAM, Mahfud secara simbolis menyematkan pin kepada Menkumham Yasonna Laoly selaku Ketua GTN Bisnis dan HAM, Direktur Jenderal (Dirjen) HAM Dhahana Putra, dan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani.
Dalam sambutannya, Mahfud menjelaskan pembentukan GTN dan gugus tugas daerah (GTD) merupakan hal khusus yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023. Dengan dibentuknya gugus tugas itu, kata Mahfud, diharapkan terciptanya koordinasi pelaksanaan Perpres Stranas Bisnis dan HAM.
“Dengan dibentuknya gugus tugas, baik pada tingkat nasional dan tingkat daerah, diharapkan ada koordinasi, monitoring (pengawasan), dan evaluasi terhadap aksi bisnis dan HAM, sehingga dapat dilaksanakan dengan sistematis, efektif, efisien, dan terukur,” kata dia.
Mahfud meminta Kemenkumham untuk segera menyampaikan kepada seluruh gubernur di Indonesia agar segera mengakselerasi pembentukan GTD Bisnis dan HAM.
“Pemerintah melalui Kemenkumham hendaknya menyampaikan kepada seluruh gubernur agar segera mengakselerasi pembentukan Gugus Tugas Bisnis dan HAM di daerah yang mekanisme dan tata kerjanya akan diatur secara lebih teknis melalui Peraturan Menkumham,” ujarnya.
Baca juga:
- Komarudin Watubun Sebut Bobby Nasution Dukung Prabowo-Gibran Tapi Tak Mau Keluar PDIP
- 4 Orang Dicegah ke Luar Negeri Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi di PT Pertamina
- Prabowo akan ke Kairo Koordinasi Pengiriman Bantuan ke Gaza
- Rafael Alun Peluk Mario Dandy di Persidangan: Terima Kasih Jaksa, 8 Bulan Saya Tak Melihat Anak
Mahfud juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkomitmen dalam mewujudkan bisnis yang ramah HAM dan pelayanan publik yang berbasis HAM di Indonesia.
“Mari bersama-sama kita berupaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia dan saya mengajak segenap komponen bangsa untuk berperan aktif dalam mewujudkannya agar kita menjadi bangsa yang lebih berkeadaban, tangguh, dan maju dalam kerangka NKRI,” imbuhnya.