Joe Biden Akan Keluarkan Perintah Eksekutif untuk Atur AI Demi Keamanan dan Perlindungan Konsumen
JAKARTA - Presiden AS, Joe Biden, akan mengambil tindakan yang lebih luas terkait kecerdasan buatan (AI) pada Senin 30 Oktober dengan upaya untuk meningkatkan keamanan sambil melindungi konsumen, pekerja, dan kelompok minoritas dari risiko terkait teknologi tersebut.
Perintah eksekutif tersebut mengharuskan pengembang sistem AI yang menimbulkan risiko bagi keamanan nasional AS, ekonomi, kesehatan, atau keselamatan publik untuk berbagi hasil uji keamanan dengan pemerintah AS. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Produksi Pertahanan, sebelum dirilis ke publik.
UU ini juga mengarahkan lembaga-lembaga untuk menetapkan standar untuk pengujian tersebut dan mengatasi risiko kimia, biologi, radiologi, nuklir, dan keamanan siber terkait, sesuai dengan pemberitahuan dari Gedung Putih.
Perintah ini adalah langkah terbaru dari pemerintahan AS untuk menetapkan parameter seputar AI seiring dengan kemampuannya yang berkembang pesat dan popularitasnya di lingkungan yang memiliki sedikit regulasi. Ini memicu tanggapan bervariasi dari sektor swasta.
IBM mengatakan dalam pernyataan bahwa perintah tersebut "mengirim pesan penting: bahwa AI yang digunakan oleh pemerintah AS akan menjadi AI yang bertanggung jawab."
NetChoice, sebuah asosiasi perdagangan nasional yang mencakup platform teknologi besar, menggambarkan perintah eksekutif tersebut sebagai "Daftar Keinginan Pita Merah AI," yang pada akhirnya akan "mencegah perusahaan-perusahaan baru dan pesaing masuk ke pasar dan secara signifikan memperluas kekuatan pemerintah federal atas inovasi Amerika."
Perintah eksekutif baru ini, yang akan diungkapkan dalam sebuah acara pada Senin sore, melampaui komitmen sukarela yang telah dibuat sebelumnya tahun ini oleh perusahaan-perusahaan AI seperti OpenAI, Alphabet, dan Meta Platforms yang berjanji untuk memberi tanda air konten yang dihasilkan oleh AI untuk membuat teknologi ini lebih aman.
Sebagai bagian dari perintah tersebut, Departemen Perdagangan akan "mengembangkan panduan untuk otentikasi konten dan penandaan" untuk menandai barang-barang yang dihasilkan oleh AI, guna memastikan komunikasi pemerintah tetap jelas, kata Gedung Putih dalam pernyataan.
Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Bruce Reed, menyebut perintah tersebut, yang juga membahas privasi, diskriminasi perumahan, dan penggusuran pekerjaan, sebagai "serangkaian tindakan terkuat" yang pernah diambil oleh pemerintah untuk memastikan keamanan AI.
"Ini adalah langkah selanjutnya dalam strategi agresif untuk melakukan segalanya di semua bidang demi memanfaatkan manfaat AI dan mengatasi risikonya," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikutip VOI dari Reuters.
Kelompok Tujuh negara industri, G7, pada Senin juga menyetujui kode etik untuk perusahaan yang mengembangkan sistem kecerdasan buatan canggih, sesuai dengan dokumen G7.
Seorang pejabat senior pemerintahan, saat memberi penjelasan kepada para wartawan menjelang pengungkapan resmi perintah tersebut, menanggapi kritik bahwa Eropa telah lebih agresif dalam mengatur AI dibandingkan AS.
Baca juga:
Pejabat tersebut mengatakan bahwa perintah eksekutif tersebut memiliki kekuatan hukum, dan Gedung Putih percaya bahwa tindakan legislatif dari Kongres juga diperlukan untuk tata kelola AI.
Biden khususnya memanggil Kongres untuk memberlakukan legislasi tentang privasi data, kata Gedung Putih.
Pejabat AS telah memperingatkan bahwa AI dapat meningkatkan risiko bias dan pelanggaran hak asasi manusia, dan perintah eksekutif Biden bertujuan untuk mengatasi hal itu dengan meminta panduan kepada pemilik rumah, program manfaat federal, dan kontraktor federal "untuk mencegah algoritma AI digunakan untuk memperparah diskriminasi," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Perintah tersebut juga meminta pengembangan "praktik terbaik" untuk mengatasi dampak yang mungkin ditimbulkan AI pada pekerja, termasuk penggusuran pekerjaan, dan memerlukan laporan tentang dampak pasar tenaga kerja.
Wakil Presiden Kamala Harris akan menghadiri pertemuan puncak AI global di Inggris pekan ini; China juga diperkirakan akan diwakili dalam pertemuan tersebut, yang diadakan oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.
Sunak mengatakan hanya pemerintah yang bisa mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh AI, teknologi yang katanya bisa memudahkan pembuatan senjata kimia atau biologi, menyebar rasa takut, dan dalam skenario terburuk, lolos dari kendali manusia