Meski Berada di Kantor Hari Ini, Firli Tetap Minta Dewas KPK Tunda Pemeriksaan Etik 8 November
JAKARTA - Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri sedang berada di kantornya pada hari ini, Jumat, 27 Oktober.
Hal ini disampaikannya saat ditanya keberadaan Firli yang minta pemeriksaan Dewan Pengawas ditunda hingga 8 November mendatang. Kata Ali, Firli saat ini sedang menjalankan sejumlah agenda.
"Yang kami ketahui masih ada beberapa agenda lain yang sedang dilakukan di kantor saat ini," kata Ali kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 27 Oktober.
Sementara pimpinan komisi antirasuah lainnya, sambung dia, sedang bertugas di luar kota. "Kemarin di Medan, Makassar, dan Labuan Bajo," tegas Ali.
"Kami ingin menegaskan bahwa KPK tetap bekerja seperti biasa menyelesaikan agenda-agenda pemberantasan korupsi," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengawas KPK sudah mengklarifikasi sejumlah saksi terkait dugaan pertemuan Firli-Syahrul. Sementara Firli bakal diklarifikasi belakangan karena dia merupakan pihak terlapor.
Adapun dugaan pertemuan antara Firli-Syahrul muncul di tengah pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian setelah ada foto yang tersebar. Laporan ke Dewan Pengawas KPK disampaikan oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum.
Dalam kasus korupsi yang ditangani KPK, Syahrul diduga memeras pegawainya dengan mewajibkan membayar uang setoran setiap bulan dengan bantuan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Nominal yang dipatok Syahrul dan harus disetorkan pegawai eselon I-II berkisar 4.000-10.000 dolar Amerika Serikat.
Baca juga:
- Erdogan-Paus Bahas Konflik Israel-Palestina Serta Pelanggaran HAM
- Pertumbuhan Tahunan Investor Kripto Indonesia 10,1 Persen, Tembus 17,91 Juta September 2023
- Pertumbuhan Tahunan Investor Kripto Indonesia 10,1 Persen, Tembus 17,91 Juta September 2023
- Atalanta Frustrasi Gagal Menang Lawan Sturm Graz yang Bermain dengan 10 Orang
Uang yang dikumpulkan diyakini bukan hanya berasal realisasi anggaran Kementan digelembungkan atau mark-up melainkan dari vendor yang mengerjakan proyek. Pemberian uang dilakukan secara tunai, transfer maupun barang.
KPK kemudian menduga uang yang diterima Syahrul digunakan untuk berbagai kepentingan pribadinya. Mulai dari umrah bersama pegawai Kementan lainnya, membeli mobil, memperbaiki rumah hingga mengalir ke Partai NasDem dengan nilai hingga miliaran rupiah.