Serangan Israel Sasar RS, Tempat Ibadah hingga Usir Warga Sipil, Menlu Retno Desak PBB Bentuk Komisi Penyelidikan Independen

JAKARTA - Indonesia mendesak dibentuknya komisi penyelidikan independen, terkait dengan serangan tang dilakukan oleh Israel di wilayah Jalur Gaza, Palestina kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menghadiri menghadiri pertemuan darurat Sidang Majelis Umum (SMU) PBB yang membahas aksi ilegal Israel, yang digelar New York, Amerika Serikat, Kamis waktu setempat.

Israel melakukan bombardir masif dan blokade total makanan, air, bahan bakar dan pasokan medis terhadap Jalur Gaza, usai serangan kelompok militan Hamas ke wilayah selatan negara itu pada 7 Oktober lalu dan dikatakan menewaskan lebih dari 1.400 orang.

Dalam pertemuan di PBB, Menlu Retno meminta agar kekerasan di Gaza dapat segera dihentikan, warga sipil dapat dilindungi, dan bantuan kemanusiaan dapat segera diberikan. Ia juga meminta negara anggota PBB untuk menggunakan hati demi membela keadilan dan kemanusiaan.

Lebih jauh, Ia meminta SMU PBB harus dapat menjalankan peran yang gagal dijalankan oleh DK PBB. Menurutnya, SMU PBB harus membuktikan bahwa penduduk PBB menjunjung tinggi martabat dan nyawa manusia.

“Kehadiran saya di sini adalah untuk membela kemanusiaan. Indonesia mengutuk sekerasnya kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, termasuk serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah di Gaza. Pembunuhan, penculikan, dan hukuman kolektif atas warga sipil tanpa pandang bulu harus dikecam karena tidak manusiawi dan melanggar hukum internasional," tegas Menlu Retno dalam keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Jumat 27 Oktober.

Terkait itu, Menlu Retno menyebut ada tiga plus satu langkah konkret yang mendesak dilakukan.

Pertama, menghentikan agresi untuk mencegah terus berjatuhannya korban sipil. SMU PBB harus mendesak segera dilakukan gencatan senjata yang bisa bertahan lama dan dipatuhi. Selain itu, penting untuk bisa mencegah kejadian seruap terulang di kemudian hari.

"Untuk itu, SMU PBB harus meminta pertanggungjawaban terhadap Israel, termasuk dengan membentuk komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah dan pengusiran masal warga sipil di Gaza," kata Menlu Retno.

Kedua, memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Dikatakannya, Indonesia mendesak SMU PBB dan Badan-Badan PBB yang relevan untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.

Upaya bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Sekjen PBB dan negara-negara kunci juga harus didukung. Menilik magnitudo kerusakan yang ditimbulkan, bantuan yang ada saat ini masih jauh dari cukup.

"Oleh karena itu SMU PBB harus mendesak pengiriman segera bantuan kemanusiaan yang lancar dan berkelanjutan. Indonesia akan meningkatkan tiga kali lipat kontribusi suka rela melalui UNWRA dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung UNWRA. Indonesia juga berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan," kata Menlu.

Ketiga, menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza. Menlu menilai, seruan Israel untuk pergi dari Gaza utara memperparah kondisi mereka yang rumahnya telah dihancurkan, sementara akses terhadap listrik, gas, bahan bakar dan air dibatasi.

“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. SMU PBB harus mendesak dihentikannya perintah evakuasi oleh Israel. Warga sipil, khususnya anak-anak, harus dilindungi dan diberikan ruang gerak yang aman," tegas Menlu Retno.

Sementara plus satunya, lanjut Menlu Retno, adalah mengatasi akar masalah konflik Israel-Palestina. Ia menggarisbawahi, perdamaian tidak akan tercipta sebelum akar konflik

diatasi.

Untuk itu, menurutnya proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua-negara harus dimulai kembali. Upaya sistematis Israel untuk membuat negosiasi jadi tidak relevan harus dihentikan.

"Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi memiliki pilihan selain menerima ketidakadilan seumur hidup mereka. Menjadi tugas kita untuk menghentikan ketidakadilan ini. Indonesia siap dan akan menjalankan perannya. Indonesia akan terus Bersama rakyat Palestina," tandasnya, seraya mengajak peserta Sidang Umum PBB untuk dapat mengadopsi draft resolusi SMU PBB mengenai Palestina

(General Assembly Draft Resolution, 10th Emergency Special Session).

Hingga Hari Kamis, Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi, jumlah korban tewas warga Palestina akibat serangan Israel terhadap Jalur Gaza mencapai 7.028 jiwa, mengutip Daily Sabah.

Juru bicara kementerian Ashraf al-Qedra menguraikan, jumlah korban tewas, termasuk sekitar 2.913 anak-anak, 1.709 wanita dan 397 orang lanjut usia. Sedangkan korban luka-luka mencapai 18.484 orang.

Diketahui, jumlah korban tewas kali ini tercatat menjadi yang tertinggi di Gaza, sejak Israel menarik diri dari wilayah tersebut tahun 2005 silam.

"Pendudukan Israel dengan sengaja melakukan 731 pembantaian terhadap keluarga. Kami menerima 1.650 laporan orang hilang, termasuk 940 anak-anak yang masih tertimbun reruntuhan," ungkap al-Qedra.

Ia menambahkan, pasukan Israel dengan sengaja menargetkan 57 fasilitas layanan kesehatan, menyebabkan 12 rumah sakit dan 32 pusat perawatan primer tidak berfungsi, serta 101 petugas medis tewas dalam serangan tersebut.